Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menilai masalah pengentasan kemiskinan di daerah bisa dilakukan jika menggunakan data yang akurat dan fokus. Penegasan tersebut disampaikan Idris saat membuka Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan tingkat Provinsi Gorontalo di Aula Kantor Bappeda, Kamis (8/2). “Tupoksi pemerintah itu antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan dan menjaga ketertiban umum. Apabila tupoksi […]Selengkapnya
Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Gorontalo Idah Syahidah menghadiri ajang Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Kader PKK tingkat Kota Gorontalo, Kamis (2/6). Menurutnya, Jumbara harus dijadikan ajang untuk menggali potensi perempuan dalam menjalankan program-program masyarakat dan keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera. Idah memaparkan dalam lingkup yang sempit saat ini perempuan tidak […]Selengkapnya
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menghadiri Rapat Kerja Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan para Gubernur se Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2). Raker yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa ini membahas tentang Optimalisasi Peran Pemda dalam Penanganan Radikalisme, Terorisme, dan Bencana. Sebelum acara dimulai, Rusli Habibie sempat menyapa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo […]Selengkapnya
GORONTALO – Usai dilantik oleh Gubernur Gorontalo pada tanggal tanggal 1 Februari yang lalu, pejabat eselon 3 dan 4 yang ada di lingkup Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo menggelar serah terima jabatan, Selasa (6/2). Sertijab disaksikan langsung oleh oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Rifli Katili. Rifli memberikan selamat kepada para pejabat baru […]Selengkapnya
GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih di kenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah pusat sendiri untuk SDGs meminta pemerintah daerah segera mengeluarkan dokumen RAD. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengatakan target penyelesaian RAD SDGs untuk level provinsi paling lambat awal Bulan Juli […]Selengkapnya
Gorontalo – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bekerja pada jam-jam aktif kerja disorot oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. “Jangan jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ‘terselubung’,” kata Sekda Winarni Monoarfa tegas saat memimpin apel pagi lingkup Setda Provinsi Gorontalo, Senin (5/2). Menurut sekda sesuai laporan yang dia terima, masih ada ASN yang pada jam kantor […]Selengkapnya
Setelah menggelar Musyawarah Daerah Palang Merah Indonesia ( Musda PMI) Provinsi Gorontalo akhir tahun lalu, ketua terpilih Winarni Monoarfa dan jajaran formatur mulai menggelar rapat pleno, Minggu (4/2). Selain membahas tentang rencana pelantikan pengurus, rapat kali itu juga untuk memperjelas tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) PMI serta penyusunan anggaran 2018. “Untuk tahun 2018 ini alhamdulillah […]Selengkapnya
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menggelar inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Provinsi Gorontalo, Senin (5/2). Datang sebelum pukul delapan pagi, Gubernur didampingi oleh Plt Kadis PU-PR Iwan Mokoginta berkeliling di tiap ruangan. Gubernur Rusli bahkan bertindak sebagai penerima apel pagi itu. Ia meminta agar Dinas PU-PR sebagai instansi teknis […]Selengkapnya
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar gaji tenaga honor di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo segera dibayarkan. Hal itu disampaikan Rusli saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) serta memimpin apel pagi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR), Senin (5/2). “Kenapa honorer yang laki-laki tidak pakai upia karanji? Belum terima […]Selengkapnya
GORONTALO – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, yang tidak mengenakan upiyah karanji dan jilbab karawo pada apel pagi di halaman kantor Gubernur Gorontalo, Senin (5/2). ASN dan honorer yang tidak memakai upiyah karanji dan jilbab karawo berbaris secara terpisah […]Selengkapnya