Gorontalo- Seluruh pejabat SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo diminta untuk tidak keluar daerah selama pekan ini. Semuanya harus fokus untuk mengikuti jalannya Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan 2017 yang digelar selama 3 hari. Hal Ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa, saat membuka rakortek pra musrembang di Ballroom Hotel Maqna Gorontalo, Selasa […]Selengkapnya
Penjabat Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Selasa (4/4), menemui Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI atau yang dikenal dengan Satgas 115, guna menindaklanjuti pengurusan izin untuk 6 unit kapal Mina Maritim. Keenam kapal Mina Maritim tersebut merupakan bantuan yang dialokasikan oleh Kementerian KKP ke Provinsi Gorontalo, […]Selengkapnya
Upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo, harus didukung dengan perencanaan program kegiatan yang berkualitas dan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan mengoptimalkan sinergi dan sinkronisasi hasil perencanaan teknokratis-birokrasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi teknis (Rakortek) pembangunan tahun 2017 yang digelar di ball room hotel Maqna […]Selengkapnya
Diskusi panel benchmarking infrastruktur ekonomi daerah, pengendalian inflasi dan pencapaian MDG’s, menghadirkan dua narasumber, masing-masing Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dan Sekda Provinsi Gorontalo Prof. Winarni Monoarfa. Selain membahas strategi pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Gorontalo, beberapa isu utama yang menjadi pokok bahasan diantaranya menyangkut strategi pengendalian inflasi, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta […]Selengkapnya
Keberhasilan Provinsi Bali mengembangkan sektor pariwisata dengan dukungan potensi dan kekayaan lokalnya, yang menjadikan provinsi yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata tersebut menjadi destinasi wisata internasional, menarik minat Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan benchmarking bersama Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mengembangkan infrastruktur ekonomi lokal. Dalam sesi diskusi panel kegiatan benchmarking yang berlangsung di ruangan […]Selengkapnya
Penjabat Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh menggunakan istilah yang lebih optimistik dalam menyebut upaya menurunkan kemiskinan, yakni dengan kalimat peningkatan kesejahteraan sosial. Menurutnya, kemiskinan hanya salah satu dari sembilan tolok ukur yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. “Saya tidak mau menggunakan istilah menurunkan kemiskinan, saya akan gunakan bahasa yang lebih optimistik yaitu peningkatan kesejahteraan […]Selengkapnya
Sektor pertanian tidak bisa lagi menjadi sektor yang dominan dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Hal ini diungkapkan Penjabat Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam paparannya dihadapan peserta benchmarking infrastruktur ekonomi lokal pengendalian inflasi dan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) bersama Pemerintah Provinsi Bali di ruangan Tabanan hotel Sanur Paradise Plaza, Sabtu […]Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar benchmarking infrastruktur ekonomi lokal pengendalian inflasi dan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) bersama Pemerintah Provinsi Bali di ruangan Tabanan hotel Sanur Paradise Plaza, Sabtu (1/4). Kegiatan dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta sekaligus sebagai Ketua Tim Pengendali […]Selengkapnya
Gorontalo, – Rencananya Pemerintah Provinsi Gorontalo pekan depan akan segera menyerahkan Anugerah Bintang Demokrasi atas partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Boalemo. Penjagub Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, penghargaan Anugerah Bintang Demokrasi ini untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) terindah, teraman, serta partisipasi pemilih tertinggi dalam […]Selengkapnya
Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap anggaran yang telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Penyerahan LKPD ini adalah komitmen dan pertanggungjawaban, serta bentuk akuntabilitas yang sudah kita laksanakan untuk anggaran tahun 2016. Anggaran ini adalah anggaran masyarakat yang harus kita pertanggungjawabkan untuk menjamin […]Selengkapnya