Dari 2600 program yang diusulkan menjadi prioritas nasional tahun 2019, Pemprov Gorontalo fokus pada program pariwisata sebagai satu dari delapan program prioritas pemerintah daerah. Diharapkan sektor ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak pada perekonomian Gorontalo. “Semua yang kita usulkan sebenarnya adalah program yang masuk dalam 8 program unggulan Pak Gubernur dan juga pak […]Selengkapnya
Untuk menekan angka inflasi di daerah, Pemprov Gorontalo melalui Biro Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi (P2E) sedang menyiapkan sistim aplikasi online “Siaga Dini Go”. Aplikasi tersebut diharapkan dapat memantau pergerakan harga dan produksi sejumlah komoditi di daerah. “Aplikasi ini juga menyediakan perhitungan bagaimana antisipasi inflasi ke depan. Juga diharapkan mampu memperlihatkan surplus dan defisinya produksi di […]Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Mengusulkan 2600 program untuk masuk sebagai prioritas nasional tahun 2019. Selain itu, ada 1193 program dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk masuk pada usulan priorotas kementrian/lembaga. Hal tersebut terungkap dalam rapat persiapan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Nasional Wilayah II yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa di Kantor Bappeda, Jumat (2/3). Rakortek […]Selengkapnya
GORONTALO – Ajakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim kepada seluruh masyarakat Gorontalo, saat dirinya diwawancarai sejumlah media usai menghadiri apel gelar pasukan operasi keselamatan Otanaha 2018 di markas Polda Gorontalo, Kamis (1/3). “Kepada seluruh masyarakat Gorontalo, ayo tumbuhkan kesadaran dan kepatuhan kita dalam berlalu lintas,” ujar Wagub Idris Rahim. Idris mengutarakan, tujuan […]Selengkapnya
Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diminta mendorong peningkat partisipasi perempuan di desa. Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah saat memberi pembekalan pada tenaga pendamping P3MD bertempat di gedung Belle li Mbui, Kota Gorontalo, Rabu (28/2). “Partisipasi perempuan Gorontalo dalam pembangunan di desa masih sangat rendah. […]Selengkapnya
GORONTALO – Tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah ujung tombak dalam mengeksplorasi seluruh potensi sumber daya desa dan menggerakkan masyarakat desa, dalam rangka mewujudkan desa mandiri. Dengan perannya yang sangat strategis tersebut, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim berpesan kepada tenaga pendamping profesional Provinsi Gorontalo untuk tidak hanya mengawal pencairan […]Selengkapnya
GORONTALO – Sebanyak 336 tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Gorontalo, menandatangani kontrak individual di gedung Belle Li Mbui, Kota Gorontalo, Rabu (28/2). Jumlah tersebut terdiri dari tenaga ahli kabupaten sebanyak 30 orang, pendamping pemberdayaan 81 orang, pendamping teknik infrastruktur 46 orang, dan pendamping lokal desa sebanyak 179 orang. “Total […]Selengkapnya
GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) tingkat Provinsi Gorontalo di halaman kantor BNPP Gorontalo, Rabu (28/2). Wagub Idris Rahim dalam sambutannya mengatakan, peringatan HUT BNPP ke-46 merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan profesionalitas dalam mewujudkan penyelenggaraan pencarian […]Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai membahas dan menjaring program kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) tahun 2019 nanti. Pembahasan itu dibalut dalam kegiatan Forum SKPD Tingkat Provinsi Bidang Kumperindag yang berlangsung di Hotel Damhil UNG, Selasa (27/2). Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa itu dihadiri oleh Ketua Dekranasda Idah Syahidah, Kepala […]Selengkapnya
GORONTALO – Memasuki tahun politik yakni pilkada serentak tahun 2018 serta pemilu 2019, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) dapat menjaga netralitas dan mencegah terjadinya politisasi agama dan beredarnya berita-berita hoax yang menyinggung sentimen agama. “Aparatur Kemenag harus terus memberikan pelayanan terbaik di bidang […]Selengkapnya