KOTA GORONTALO, Humas – Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo kembali mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, pada bulan Maret 2019, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar 15,52 persen atau turun 0,31 persen dari bulan September 2018 yang sebesar 15,83 persen. Berdasarkan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin Gorontalo berkurang sebanyak […]Selengkapnya
Kota Gorontalo, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengingatkan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus mampu menyelesaikan masalah-masalah kepegawaian yang ada di internal masing-masing instansi. “Kalau bisa diselesaikan tingkat OPD, jangan naik lagi,” pinta Darda Daraba saat membuka kegiatan Governor Coaching bagi pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di lingkup Pemprov Gorontalo, Senin […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo menunjukkan perekonomian Gorontalo pada Triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar 6,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019, fokus pada delapan program prioritas Pemprov Gorontalo. Hal itu dijelaskan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada pengantar rancangan KUA-PPAS perubahan APBD pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (15/7/2019). “Perubahan APBD tahun anggaran […]Selengkapnya
Kota Gorontalo, Humas – Kini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Kepegawaian Daerah tak akan kesulitan lagi menemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) profesional yang memenuhi syarat kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang akan menempati sebuah jabatan . Hal ini dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem Merit. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, sistem Merit merupakan kebijakan […]Selengkapnya
Jakarta, Humas – Untuk memperjuangkan sambungan listrik bagi 6.000 kepala keluarga miskin, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyambangi Kantor PLN Pusat. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Vice President Perencanaan dan Pengendalian PT Persero PLN I Nyoman Sujana, di ruang Brantas gedung utama, di Jakarta, Jumat (12/7/2019). Pada pertemuan ini, Komisi II berhasil meyakinkan PLN untuk […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Provinsi Gorontalo mendapat alokasi anggaran tambahan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi warga perdesaan dan pesisir. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk memperjuangkan anggaran bantuan sosial ke pemerintah pusat. “Pak Gubernur berhasil meyakinkan pihak Kementrian Sosial RI melalui Direktorat Fakir Miskin. Tambahan anggaran sebesar Rp3,2 miliar diperuntukkan untuk […]Selengkapnya
KABUPATEN KUNINGAN, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memastikan Ground Breaking pekerjaan Bendung Bulango Ulu di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango akan dilaksanakan Agustus 2019 nanti. Hal itu diutarakannya di sela-sela studi banding pengelolaan Wadu Darma di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2019). “Insyaallah bulan depan akan ground breaking oleh Pak Menteri. Pemenangnya sudah ada […]Selengkapnya
KABUPATEN KUNINGAN, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus menancapkan kiprahnya di tingkat nasional. Selain dikenal oleh pejabat dan politisi nasional, kehadiran Gubernur Rusli memberi warna baru di daerah yang ia kunjungi. Hal itu seperti yang terlihat saat Gubernur Rusli bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2019). Awalnya […]Selengkapnya
KABUPATEN SUBANG, Humas – Sekretaris Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat (Yaphara) Nixon Ahmad menyatakan dukungannya terkait dengan proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD dr.hj Hasri Ainun Habibie (RS Ainun). Menurutnya, perlu ada kepastian hukum pembayaran setiap tahun mengingat Avaibility Payment (AP) atau proses pembayaran layanan berlangsung selama 20 tahun. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan […]Selengkapnya