KOTA GORONTALO, Humas – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus dibenahi. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi yang di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, Senin (5/11/2018).

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berharap agar program pembagian uang dalam bentuk sembako itu bisa dimaksimalkan dan menyentuh warga kurang mampu. Hal itu dimaksudkan untuk menekan angka kemiskinan di daerah.

“Hasil survei kami masih ada lebih kurang 109 Ribu KK warga Gorontalo yang pendapatannya di bawah dari 250 Ribu Rupiah per bulan. Mereka ini yang kita intervensi dengan program ini,” jelas Rusli saat diwawancarai sejumlah media.

Tahun 2019 Rusli ingin menaikkan penerima manfaat dari yang sebelumnya hanya 35 Ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 50 Ribu KPM. Program yang dirintis akhir tahun 2017 itu diharapkan dapat bersinergi dengan program pemerintah pusat seperti PKH, Rastra dan BPNT dari Kementrian Sosial.

“Banyak yang bertanya kenapa mereka sudah dapat PKH kok dikasih lagi? Sudah dapat Rastra dikasih lagi? Saya jawab karena belum mampu menekan angka kemiskinan. Makanya kita kasih lagi 100 Ribu Rupiah setiap bulan dalam bentuk sembako,” imbuhnya.

Seiring dengan perjalanannya, program BPNTD diminta terus dievaluasi dan dibenahi. Beberapa hal yang masih menjadi kendala yakni tidak adanya jaringan internet di sejumlah desa yang mengakibatkan proses pencairan sembako bekerjasama dengan agen BRIlink menjadi terkendala.

Sejumlah agen BRIlink juga disinyalir menjual harga sembako lebih mahal dari harga warung lain. Hal itu menyebabkan penerima lebih tertarik membeli di tempat lain dibandingkan dengan membeli di lokasi yang ditunjuk di setiap kecamatan.

“Kebutuhan masyarakat juga beda-beda. Contohnya ada yang beli beras, karena mereka tidak punya beras. Tapi ada yang punya beras hanya ingin beli minyak goreng, telur dll seharga uang tersebut. Ini juknisnya sudah saya rubah sehingga ke depan terus kita perbaiki,” imbuh mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Berdasarkan laporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), jumlah penerima manfaat tahun 2018 sebanyak 35 Ribu KPM. Terdiri dari Kota Gorontalo sebanyak 2580 KPM, Kabupaten Gorontalo 17.500 KPM, Bone Bolango 5.000 KPM, Gorontalo Utara 2.820 KPM, serta Boalemo dan Pohuwato masing-masing 5.100 dan 2.000 KPM.

Program tersebut diawasi oleh total 174 pendamping sosial dan melibatkan 274 agen BRIlink se Provinsi Gorontalo.

Hingga bulan September-Oktober, program ini sudah disalurkan kepada 33.535 KPM. 1.186 KPM lainnya baru akan diserahkan buku rekening pada pekan ini, sementara sisanya data penerima bermasalah sehingga akan dievaluasi kembali.

Pewarta: Isam