KOTA GORONTALO, Humas – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Supriyadi terkesan dengan komitmen akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal itu tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang merespon hasil pengawasan BPKP terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar BPKP menggelar pertemuan dengan menghadirkan staf, bendahara dan pimpinan OPD untuk menindaklanjuti hasil pengawasan BPKP. Acara diramu dalam Pemaparan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Gorontalo Semester I tahun 2018 bertempat di gedung Bele li Mbui, Selasa (7/8/2018).
“Kami dari BPKP sangat mengapresiasi sikap bapak gubernur, yang dalam istilah kami itu Cepat, Tepat, Akurat. Saya sudah bertugas di Riau, Jakarta, Jawa Barat terus ke Gorontalo. Belum pernah ada hasil pengawasan diserahkan ke kepala daerah langsung direspon dengan pertemuan seperti ini seperti yang dilakukan oleh bapak Gubernur Gorontalo,” puji Supriyadi.
Laporan hasil pengawasan tersebut berisi tentang beberapa hal di antaranya progres program pembangunan nasional, peningkatan governance system, peningkatan ruang fiskal dan pengawasan aset. Laporan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah di Provinsi Gorontalo.
“Hasil pengawasan ini mencakup bidang ketahanan pangan, energi, maritim, infrastruktur, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan kontribusi peningkatan ruang fiskal,” imbuh Supriyadi.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai laporan hasil pengawasan tidak cukup jika hanya disampaikan ke dirinya. Setiap OPD harus tau dan harus memperbaiki setiap temuan dan koreksi yang dihasilkan oleh BPKP.
“Masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, khususnya menyangkut urusan administrasi. Saya contohkan pembuatan kontrak. Kadang-kadang kontrak dibuat masih asal asalan. Judul kontraknya lain, isi kontraknya juga lain. Ini yang harus kita perbaiki,” tegas Rusli.
Gubernur dua periode itu meminta BPKP untuk intens mengawal setiap program pemerintah khususnya menyangkut proses pengadaan barang dan jasa. Ia berharap BPKP intens melakukan pendampingan kepada OPD minimal tiga bulan sekali. Pengawalan dilakukan dari proses perencanaan, pelelangan hingga evaluasi program agar pengelolaan keuangan berjalan baik, transparan dan akuntabel.
Pewarta: Isam
