Gorontalo – Penjabat Gubernur Zudan Arif Fakrullah, kepada kepala SKPD agar dalam perumusan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan maupun prioritas pendanaan, perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam lagi, sehingga apa yang dilaksanakan benar benar dapat mengurangi permasalahan pembangunan yang ada.

Hal ini ditegaskan Zudan dalam sambutan tertulisnya dibacakan oleh kepala Bappelitbang Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, dalam forum gabungan SKPD 2017 Dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan sesuai prioritas daerah tahun 2018, yang berlangsung kemarin.

Dikatakan, substansi dari kegiatan forum gabungan ini adalah untuk mensinergikan prioritas program dan kegiatan membangun dalam renja SKPD dengan rancangan awal RKPD tahun 2018, menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam renja SKPD, serta menyesuaiakan prioritas renja SKPD dengan alokasi anggran indikator SKPD yang tercantum dalam rancang awal RKPD.

Lebih lanjut disampaikan, tahun 2017 provinsi Gorontalo berada pada masa peralihan dokumen RPJMD, dimana periodisasi RPJMD Provinsi Gorontalo telah berakhir.

Sebagaimana arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, serta menelaah dan memperhatikan isu isu strategis daerah, maka provinsi Gorontalo menetapkan tema RKPD 2018, yakni peningkatan layanan dasar yang berkualitas dan pengelolaan potensi ekonomi daerah yang ditunjang pemerataan pembangunan infrastruktur daerah untuk kesejahteraan masyarakat. “Perencanaan yang baik akan menentukan langkah dan arah pembangunan kedepan, untuk itu diingatkan, saatnya kita harus berinovasi,  harus berani merubah strategi dan substansi pelaksanaan kegiatan itu, namun tentunya harus melalui pembahasan yang detail dan komperhensif dengan melibatkan semua pihak terkait,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekdaprov Winarni Monoarfa, yang ikut hadir dalam forum kemarin mengungkapkan bahwa RKPD tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan transisi antara RPJMD II (2012 – 2017) dan RPJMD III (2018 – 2022).

Sebagai RKPD pertama dalam periode RPJMD 2018-2022, maka RKPD 2018 cenderung memuat program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang bersifat multiyears atau berkelanjutan, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan ketentuan regulasi nasional maupaun daerah, program dan kegiatan yang mendukung program nasional, program dan kegiatan yang dapat menjadi pijakan awal untuk memudahkan kepala daerah terpilih dalam menjalankan tugas pemerintah daerah.

“untuk itu saya mengharapkan kita semua harus fokus membangun komitmen bersama bahwa yang 9 prioritas program inilah yang harus kita koordinasi dan kita bangun bersama – sama. Apalagi dengan adanya OPD baru, banyak perubahan, 2017 ini memang masih banyak yang mencoba tapi di 2018 sudah harus benar – benar fokus dengan program SKPD. Kami berharap SKPD fokus pada 9 prioritas yang sudah disepakati. Sinergitas antara nasional dan daerah juga harus lebih diintensifkan,” pungkasnya. (Faisal – Tim Redaksi Humas)