GORONTALO – Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi bahaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam kehidupan remaja yang dilaksanakan di aula SMK Negeri 1 Gorontalo, Selasa (17/10). Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Hj. Nurinda Rahim dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan program kerja BKOW Provinsi Gorontalo yang bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan […]Selengkapnya
JAKARTA – Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Sutrisno diundang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai pembicara seminar nasional di Jakarta, Selasa (17/10). Gorontalo dipandang sebagai contoh sukses penerapan teknologi penginderaan jarak jauh Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Sutrisno mengisahkan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh bagi nelayan Gorontalo diawali […]Selengkapnya
GORONTALO – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo periode 2017-2022 resmi disahkan DPRD sebagai peraturan daerah (Perda) dalam sidang paripurna tingkat II, Selasa (17/10). Secara umum, struktur RPJMD Gorontalo tidak banyak berubah dari RPJMD periode sebelumnya 2012-2017. Pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris […]Selengkapnya
GORONTALO – Pengetatan anggaran oleh pemerintah pusat berdampak ke daerah tidak terkecuali Provinsi Gorontalo. Hal itu yang membuat Rusli Habibie merasa khawatir jika nantinya dana alokasi APBN dalam bentuk program maupun bantuan akan semakin berkurang. Pasalnya Rusli mendapat kabar jika bantuan di sektor pertanian tahun 2018 nanti akan dipangkas separuh dari yang diterima daerah. “Hari […]Selengkapnya
GORONTALO – Pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Gorontalo, Senin (16/10). Selain provinsi, tiga daerah juga ikut dievaluasi yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara. Ketua tim evaluasi AKIP dan RB Kemenpan RB Didid Noordiatmoko mengatakan, evaluasi bertujuan untuk melihat […]Selengkapnya
GORONTALO – Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud tanpa tumbuhnya kekuatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tantangan dalam menumbuhkan kekuatan UMKM terletak pada upaya untuk membangun mentalitas pengusaha yang tangguh. “Persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa menjadi pengusaha sukses hanyalah etnis atau suku tertentu tidaklah tepat. Karena […]Selengkapnya
GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie resmi melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Gorontalo periode 2017-2022 bertempat di ballroom hotel Maqna, Senin (16/10). Idah Syahidah didaulat untuk memimpin Dekranasda lima tahun ke depan didampingi wakilnya Nurinda Rahim dan puluhan pengurus lainnya. “Saya ucapkan selama bertugas bagi pengurus yang baru saja dilantik. Tantangan terberas […]Selengkapnya
GORONTALO – Kurangnya partisipasi perempuan Gorontalo yang melakukan IVA TEST (tes kanker Serviks) membuat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah giat untuk melaksanakan kampanye. Seperti yang dilakukan Idah di kalangan Dharma Wanita kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorotalo di klinik Anisa belum lama ini. Idah mengungkapkan, masalah kesehatan menjadi perhatian yang sangat […]Selengkapnya
GORONTALO – Realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga akhir September 2017 mencapai 60,73 persen atau 199,5 Milyar Rupiah dari total pagu Rp. 328,5 Milyar Rupiah. Di level kabupaten kota, realisasi penyerapan APBN 2017 tertinggi dicapai oleh Kabupaten Boalemo dengan presentasi 68,78 Persen atau sebesar 2,52 Milyar Rupiah dari total […]Selengkapnya
GORONTALO – Pembangunan Waduk Bulango Ulu di kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango sudah memasuki tahap analisis dampak lingkungan (Amdal). Proses pelaksanaan Amdal tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena mendapat penolakan warga setempat. Di sisi lain, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II selaku pelaksana teknis hanya memiliki waktu dua bulan lebih untuk menyelesaikannya. Hal itu […]Selengkapnya