Pj Gubernur Gorontalo Sarankan Konsep White Label untuk UMKM

Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin saat membuka Forum Konsultasi Publik BPOM Gorontalo, di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Rabu ( 23/10/2024). (Foto : Mila)

Kota Gorontalo, Kominfotik – Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menyarankan konsep white label kepada para pelaku UMKM. Hal ini ia sampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik BPOM Gorontalo, di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Rabu ( 23/10/2024).

White label sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk produk yang tidak memiliki merek dan dapat dipasangi logo atau merek bisnis oleh pembelinya.

“Silahkan punya merek tapi jangan terlalu fokus di dalam kita mendorong merek kita sendiri. Tidak ada salahnya kita mendorong label kita untuk white label kepada perusahaan yang ingin menjual produk serupa tapi tidak punya kemampuan memproduksi sebanyak itu,“ ungkap Rudy.

Menurut Rudy, dengan melakukan white label dapat mempercepat UMKM menuju skala komersial dan lebih baik kedepannya. Terlebih UMKM yang telah memiliki izin edar diharapkan agar naik kelas dan berkembang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia ini juga menyampaikan selamat kepada sembilan UMKM pangan olahan dan kosmetik yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM tahun ini. Diantaranya Gasim Baid (Gula Aren), Iradat Bagi, UKM Tuna Tomini, Dners Jaya Berkah, Andini Pastel, Ummuazzam bakeri & cookies, Adilah Cake & Kukis, UKM Nirwana, dan CV. Arslan Munirah.

“Saya harapkan dari bapak ibu sekalian dengan adanya izin edar yang didapatkan hari ini bisa mendorong usaha bapak ibu naik kelas dan berkembang sehingga nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo,” ucap Rudy.

Pada kesempatan yang sama, Rudy tak lupa menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dukungan BPOM Gorontalo terhadap pengembangan UMKM, obat, dan makanan yang dilaksanakan melalui layanan dan konsultasi serta pendampingan. Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar juga merupakan bentuk partisipasi demokratis dalam mendorong citizen centric yang merupakan pendekatan menempatkan kebutuhan warga negara.

Pewarta : Mila

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI