Pemberian Bantuan Anak Tengkes di Gorontalo Diminta Tak Tumpang Tindih

Penjagub Ismail Pakaya saat memimpin rapat evaluasi penanggulangan stunting di Provinsi Gorontalo yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, Ketua Tim Penggerak PKK Fima Agustina serta pimpinan OPD, Jumat, (15/12/2023). (Foto – Andika)

Kota Gorontalo, Kominfotik  – Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya kembali menekankan, agar pemberian bantuan program pengentasan anak tengkes (stunting) harus tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan pemerintah lainnya. Hal ini agar pemberian program bantuan berkontribusi nyata menurunkan angka tengkes di Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut disampaikan penjagub, saat memimpin rapat evaluasi penanggulangan stunting di Provinsi Gorontalo yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, Ketua Tim Penggerak PKK Fima Agustina serta pimpinan OPD, Jumat, (15/12/2023).

“Ini tadi dibacakan datanya. Tapi saya lihat datanya itu belum menunjukkan anak stunting yang by name by adress itu bantuannya dari mana? Kita kan ada bantuan program dari provinsi, ada kabupaten/kota, PKK ada, instansi vertikal, termasuk program bapak ibu anak stunting juga ada. Nah ini jangan sampai tumpang tindih. Istilahnya satu anak tengkes “dikeroyok” dapat bantuan dari semua,” ucap Ismail.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, saat ini angka prevalensi stunting hingga November 2023 berjumlah 4.775 anak yang turun dari angka 5.132. Namun angka tersebut termasuk pada angka stunting lama, yang mana jika dilihat dari prevalensi data stunting terbaru, di bulan November terjadi kenaikan khususnya di Kota Gorontalo.

“Tadi ada 87 ribu balita yang ditimbang hingga November 2023. Dari data itu bisa saja ada yang sudah tidak stunting, tapi masih kita kasih bantuan. Ini yang saya maksud, mana datanya. Tolong Dinas Pangan dibantu Kominfo untuk pemadanan datanya. Minggu depan saya mau lihat berapa yang tumpang tindih. Tapi kalau misalnya setelah pemadanan data ternyata masih ada anak yang tidak di intervensi, kita bagi ke OPD untuk jadi anak asuh,” tegasnya.

Terhadap OPD – OPD yang telah ditunjuk untuk jadi koordinator di tiap tiap kecamatan se Kabupaten/Kota, diminta tetap aktif dan turut serta hadir pada saat rapat antara kepala desa, camat, puskesmas dengan kader posyandu. Hal ini untuk memudahkan penyampaian informasi baik terkait data atau program yang sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi khusus untuk anak stunting.

“Terkait dengan apa yang sudah kita lakukan melalui anggaran fiskal dan lain lain itu sampai Desember kita selesaikan semua. Januari 2024 saya minta kita lakukan perbaikan. Saya malu sekali, karena setiap pertemuan seperti ini berulang kali mengingatkan yang kita perlukan itu data. Data yang jelas. Ini baru bicara stunting, kita belum bicara soal kemiskinan ekstrem,” tandasnya.

Pewarta : Echin

 

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI