Kota Gorontalo, Kominfotik – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, menekankan peran penting sejumlah instansi dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Hal ini disampaikannya saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester II yang berlangsung di Ballroom Gedung Azlea, Kota Gorontalo, Kamis, (17/7/2025).
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo serta instansi vertikal dan BUMN seperti Bulog, PLN, Pertamina, BPS, BMKG, dan unsur lainnya.
Melalui arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa permasalahan inflasi di Gorontalo hampir merata, terutama pada sektor kebutuhan pokok seperti beras, cabai, tomat, dan bawang. Untuk itu, ia mengapresiasi langkah Dinas Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan Bulog dalam menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil I dan II
“Pemprov Gorontalo bersama Bulog telah menyiapkan sekitar 116 ton beras untuk disalurkan selama bulan Juni dan Juli, masing-masing 10 kilogram per bulan. Kami harapkan distribusi ini tuntas pertengahan Juli agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” jelas Idah.
Wagub juga menyoroti tingginya konsumsi beras masyarakat Gorontalo yang mencapai 7,53 kilogram per bulan per orang. Menurutnya, ini menjadi tantangan tersendiri dalam menekan inflasi, sehingga perlu didorong diversifikasi konsumsi pangan lokal seperti singkong, jagung, dan umbi-umbian.
Sementara itu, terkait kelangkaan LPG 3 kilogram, Idah menyoroti kinerja Pertamina dalam memastikan distribusi yang adil dan merata, terutama di daerah pelosok seperti di desa Cempaka Putih Kabupaten Gorontalo Utara, yang diketahui belum memiliki pangkalan resmi. Ia menekankan perlunya pengawasan lapangan yang ketat agar harga LPG tidak semakin membebani masyarakat.
“Kita masih temukan harga gas melon yang tidak stabil, dan masyarakat kecil tetap membelinya meski mahal. Ini butuh perhatian serius,” tambahnya.
Tak hanya itu, PLN juga turut menjadi sorotan. Berdasarkan kunjungan lapangan Gubernur dan Wagub di Wonosari dan Paguyaman Pantai, Idah menceritakan adanya keluhan warga soal pemadaman listrik yang cukup sering terjadi. Meski Gorontalo memiliki pasokan listrik yang surplus, pihaknya tetap meminta Pertamina untuk segera mencarikan solusi.
“Tadi disebutkan salah satunya karena gangguan teknis di lapangan seperti pohon tumbang atau kabel tersangkut menjadi penyebab utama. Jadi saya juga menghimbau masyarakat untuk turut menjaga lingkungan demi kelancaran pasokan listrik,” tegasnya.
Di sisi lain, Bulog memastikan bahwa stok beras untuk Provinsi Gorontalo masih aman hingga Desember 2025 dan tidak ditemukan kasus beras oplosan berbahaya. Idah pun menegaskan pentingnya sidak pasar dan analisis harga secara berkala sebagai langkah konkret pengendalian inflasi.
“Inflasi bukan sekadar isu ekonomi, tapi soal kesejahteraan masyarakat, terutama yang rentan dan berpenghasilan rendah. Karena itu, kita semua harus bersinergi dan bekerja kolaboratif,” tandasnya.
Dalam HLM TPID tersebut, disebutkan Gorontalo berhasil mencatat inflasi yang terkendali. pada semester I tahun 2025. Inflasi year on year hanya sebesar 0,80 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,87 persen. Sedangkan inflasi month to month sebesar 0,37 persen dan year to date sebesar 1,05 persen.
Pewarta : Echin
