KAB. POHUWATO, Kominfotik – Asistensi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2025 berlanjut di Kabupaten Pohuwato. Tim Dinas Kominfo dan Statistik serta Komisi Informasi Provinsi Gorontalo diterima oleh Pemda Pohuwato di Ruangan Tarsius, Kantor Bappeda, Jumat (13/12/2024).

Asistensi kali ini lebih diarahkan pada kesiapan pemerintah kabupaten/kota untuk mengikuti Monev 2025. Beberapa hal yang menjadi penekanan yakni dari aspek ketersediaan anggaran untuk bimbingan teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), kesiapan regulasi Keterbukaan Informasi Publik serta pembenahan infrastruktur website dan layanan front office Pemda.

“Kami berharap agar Pemda Pohuwato dan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo bisa meraih predikat menuju informatif syukur bisa sampai informatif. Kami datang sejak akhir tahun dengan harapan tahun 2025 Pohuwato sudah benar-benar siap,” kata Kepala Dinas Kominfotik yang diwakili Kabid IKP Zakiya Baserewan.

Asistensi kali ini diperluas tidak saja dihadiri oleh Kadis Kominfo Pohuwato, tapi juga pimpinan OPD lain diantaranya Kadis PUPR, Kabag Pengadaan, Kabid di Bappeda dan perwakilan dari Inspektorat, Badan Keuangan dan Bagian Hukum.

“Bahwa hasil monev KIP 2023 yang belum maksimal di Pohuwato ini tidak saja karena kontribusi Kominfo selalu PPID Utama, tapi bisa jadi OPD lain belum memberi dukungan yang seharusnya terutama terkait kebutuhan dokumen dan data yang dipersyaratkan,” kata Ketua KIP Gorontalo Idris Kunte.

Selain diisi dengan paparan dari Diskominfotik dan KIP, pertemuan kali ini juga diisi dengan diskusi. Pimpinan OPD di Pohuwato menyambut baik asistensi dan mengaku mendapatkan wawasan baru terkait keterbukaan informasi publik. Semua juga sepakat agar Dinas Kominfo Pohuwato menganggarkan pelaksanaan bimtek bagi PPID untuk menyatukan persepsi sebelum mengisi Monev KIP 2025.

Pewarta: Isam