Jakarta, Humas – Kabar gembira bagi Provinsi Gorontalo. Setelah melewati tahap pertama dan kedua, Provinsi Gorontalo tinggal menunggu hasil penilaian Kementerian PPN/Bappenas RI pada tahap ketiga sebagai nominator untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019 . Penilaian tahap ketiga ini dilakukan Selasa, (19/3/2019) di gedung Kementerian PPN/Bappenas RI, Jakarta.
Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, yang mengikuti tahap ketiga penilaian tersebut menjelaskan, Provinsi Gorontalo berhasil lolos sampai ke tahap penilaian III bersama 17 provinsi lainnya se-Indonesia.
“Tahap penilaian pertama dan kedua telah dilakukan oleh Tim Penilai Independen dan Tim Penilai Utama melalui penilaian dokumen perencanaan, dokumen inovasi daerah, serta melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Gorontalo untuk melihat secara langsung sejauh mana keberhasilan program pembangunan serta inovasi yang ada di daerah Gorontalo,” ungkap Budiyanto.
Ia menguraikan, indikator penilaian dalam PPD Tahun 2019 terdiri dari dua dimensi yaitu perencanaan dan pencapaian. Dari aspek perencanaan, yang menjadi indikator penilaian adalah proses penyusunan dokumen RKPD, kualitas dokumen RKPD dan Inovasi. Untuk aspek pencapaian, yang menjadi indikator penilaian adalah pencapaian pembangunan (bobot 40%) antara lain pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan jumlah pengangguran, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator ketimpangan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan, serta transparansi dan akuntabilitas.
“Poin penting penilaian terhadap kualitas dokumen RKPD yang memiliki bobot 40% adalah aspek keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman. Untuk inovasi bobot penilaian 20%. Total ada 24 indikator penilaian secara keseluruhannya,” jelas mantan calon Sekda Provinsi Gorontalo ini.
Lebih lanjut ia menerangkan, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2017 mencapai 6,74 dan pertumbuhan per Kapita Provinsi Gorontalo tahun 2017 mencapai 29,57 juta. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Gorontalo tahun 2018 mencapai 4,03, jumlah pengangguran 23.347. Dari segi persentase kemiskinan, tahun 2018 mencapai 15,83, dan jumlah penduduk miskin Provinsi Gorontalo tahun 2018 berjumlah 198,51 ribu jiwa, IPM provinsi gorontalo tahun 2017 mencapai 67,01, Indeks Gini tahun 2018 mencapai 0,413.
”Pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program inovasi antara lain melalui penanganan fakir miskin pedesaan dan pesisir, Jamkesta, pelayanan pasien miskin/tidak mampu (rujukan ke luar daerah), pemberian bantuan studi bagi mahasiswa miskin dan atau berprestasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNTD), pemasangan listrik gratis bagi RT miskin, Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi Masyarakat miskin, pendampingan, monitoring dan evaluasi Poknas dan Bumdes untuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin,” jelasnya.
Budiyanto juga menegaskan, jika keberhasilan hingga masuk pada tahap ini merupakan dorongan dan motivasi dari Gubernur Rusli Habibie yang menginginkan agar OPD selalu berinovasi dan fokus pembangunannya harus menyentuh langsung masyarakat, terutama masyarakat miskin.
“Inovasi melalui program BPNTD dan brigade alsintan yang menjadi fokus point penilaian yang dilakukan oleh Provinsi Gorontalo telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,31 persen tahun 2018, tertinggi secara nasional dalam penurunan angka kemiskinan,” pungkas Budiyanto.
Pada tahap ketiga ini, pemaparan disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo bersama Kepala Bidang PEP, Kepala Bidang Ekonomi dan Kepala Bidang Sosbud serta staf teknis Bappeda Provinsi Gorontalo.
Pewarta : Asriani
