KABUPATEN GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengevaluasi berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Selain melihat sejauh mana program tersebut berpengaruh terhadap turunnya angka kemiskinan daerah, juga harus memastikan bantuan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

“Saya sudah perintahkan kepala Bapppeda dan Kadis Sosial Provinsi untuk melakukan evaluasi tahun 2018 ini. Tahun depan bantuan harus benar benar dirasakan oleh warga kurang mampu,” terang Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli yang dipusatkan di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (27/10/2018).

Gubernur Rusli mensinyalir, beberapa bantuan sosial tidak tepat sasaran. Hal itu terbukti dari beberapa laporan masyarakat dan temuan tim di lapangan.

“Ada rumahnya bagus, bapaknya PNS tapi anaknya yang terima bantuan. Saya suruh coret dan ganti dengan tetangganya yang memang betul betul berhak menerimanya,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi ketidak sesuaian data penerima dan jenis bantuan yang diterima, Pemprov Gorontalo mulai memasang tanda di setiap rumah penerima bantuan. Tanda berupa cat kuning yang terdiri dari belasan pilihan bantuan tersebut akan dicontreng berdasarkan bantuan yang diterima.

Gubernur Gorontalo dua periode itu juga memastikan Provinsi Gorontalo akan mendapat ketambahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos RI lebih kurang 83 Ribu kepala keluarga (KK) pada tahun 2019 nanti. Jika diakumulasi dengan tahun 2018 sebanyak 63 Ribu KK maka jumlahnya menjadi 143 Ribu KK.

Begitu juga dengan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang diprakarsai oleh Pemprov Gorontalo. Jika tahun 2018 penerima bantuan uang tunai Rp100 Ribu setiap bulan hanya berjumlah 35 Ribu KK, maka tahun depan naik menjadi 50 Ribu KK. Ada juga bantuan Rastra dari Kemensos RI sebanyak 89 Ribu KK.

Pewarta: Isam