“Quintrick” WTP, Gubernur Gorontalo Terima Penghargaan Menkeu

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kiri) menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/9/2018). Delapan gubernur diberikan penghargaan tersebut karena sukses mempertahankan opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal lima tahun berturut-turut. (Foto: istimewa).

JAKARTA, Humas – Lima kali berturut-turut (quintrick) pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penghargaan tersebut diserahkan pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Penghargaan diberikan kepada 93 entitas Kementrian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota. Penghargaan diberikan kepada K/L dan Pemda yang meraih minimal lima kali WTP berturut-turut.

Dari jumlah itu, ada 8 Gubernur didaulat untuk menerima penghargaan yakni Gubernur Gorontalo, Kepri, Jawa Barat, DI Yogyakarta, NTB, Sumbar, Kalsel dan Gubernur Sultra.

“Pencapaian ini bukti komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie usai acara.

Lebih lanjut Gubernur Gorontalo dua periode itu menjelaskan, WTP bagi pemerintah bukan tujuan tapi keharusan untuk dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk melakukan pelaporan keuangan yang baik termasuk mendata semua aset daerah yang ada.

“Pelaporan itu adalah bagian akhir dari pengelolaan keuangan. Terpenting bagaimana perencanaannya yakni melakukan pengalokasian anggaran yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Pada tataran pelaksanaannya bisa dirasakan oleh masyarakat melalui program yang pro rakyat,” imbuhnya.

Dikutip dari laman kemenkeu.go.id, laporan pemeriksaan BPK tahun 2017 menunjukkan peningkatan jumlah Kementrian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP. Jika pemeriksaan BPK tahun 2016 hanya ada 73 K/L maka pada 2017 meningkat menjadi 79 KL.

Pemerintah daerah se Indonesia juga meningkat tahun 2017 ini yakni sebanyak 411 Pemda dari tahun 2016 yang hanya 374 pemda.

Pewarta: Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI