KOTA GORONTALO, Humas – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Anis Naki meminta Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk membenahi sistem pelayanan terutama terkait perizinan.

“Tolong diidentifikasi lagi, jangan sampai ada regulasi perizinan-perizinan yang sudah perlu kita revisi atau harus dicabut agar nanti tidak menjadi beban kita dalam membuat aturan-aturan sebagai dasar untuk menerbitkan izin usaha yang diajukan masyarakat,” kata Anis pada Rapat Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP, di Hotel Maqna, Senin (3/9/2018).

Menteri Dalam Negeri sudah memeritahkan agar seluruh gubernur, bupati, walikota untuk melakukan identifikasi, mendata kembali seluruh peraturan-peraturan antara lain berkaitan dengan perizinan kemudahan berusaha untuk disederhanakan.

“Jika sistem perizinan baik, tidak memakan waktu yang lama dalam pengurusannya sesuai ketentuan perundang-undangan, nantinya dapat memberikan efek positif kepada investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya di Gorontalo,” urai Anis memberikan contoh.

Lebih lanjut sekda mengatakan, kehadiran unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dinilai dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek prosedur pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan.

“PTSP merupakan cerminan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk itu diharapkan agar pegawai yang ada dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat lainnya” tutup Anis.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 5 September nanti diikuti oleh 50 orang terdiri dari Dinas OPD terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, kepala dinas, sekretaris serta kepala bidang dan staf DPMPTSP kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo, pejabat eselon III dan IV dan staf Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Nova
Editor : Asriani