Pengembangan Pelabuhan Anggrek Masuk KPBU Pemerintah Pusat

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kiri) bertemu dengan Sekjen Kemenhub Joko Sasono serta pejabat lainnya bertempat di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (13/8/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas peningkatan infrastruktur perhubungan di Provinsi Gorontalo. (Foto: Istimewa).

JAKARTA, Humas – Pengembangan pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan laut terbesar di Gorontalo masuk dalam rencana pemerintah pusat dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pelabuhan Angrek dan Pelabuhan Bau-Bau menjadi dua pelabuhan di Indonesia yang rencananya akan dibangun melalui dana investasi swasta/BUMN.

Kepastian itu diperoleh saat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementrian Perhubungan RI (Sekjen Kemenhub) Joko Sasono, di Jakarta, Senin (13/8/2018). Rusli datang ke Kemenhub didampingi Kadis Perhubungan Jamal Nganro.

“Pak Sekjen tadi menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Anggrek ini akan dibangun dengan skema KPBU yang sudah disetujui oleh Bappenas dan Kementrian Keuangan. Ini perencanaannya sedang disiapkan tahun ini,” jelas Gubernur Rusli usai pertemuan.

Rencana pengembangan tersebut sejalan dengan keinginannya untuk merevitalisasi pelabuhan Anggrek. Sebagai pelabuhan andalan untuk kegiatan ekspor impor, Anggrek diharapkan dapat ditingkatkan daya dukung fasilitas kepelabuhanan.

“Kami berharap dermaga lama yang dibangun tahun 1995 dengan ukuran 150×12 meter dapat dilakukan perkuatan. Daya dukung kita masih 1.500 DWT sementara kapal yang sandar saat ini mencapai 18.000 – 20.000 DWT,” imbuh mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Selain memperjuangkan pelabuhan Anggrek, Pemprov Gorontalo juga berjuang untuk mengalihkan status Bandara Djalaluddin menjadi bandara internasional. Selain untuk mendorong pariwisata lokal, juga untuk mendukung terwujudnya embarkasi haji penuh di Gorontalo.

Terkait dengan Bandara Perintis Pohuwato, Gubernur berharap Kemenhub tetap melanjutkan dukungan pendanaan khususnya menyangkut landasan pacu. Diharapkan bandara Pohuwato bisa segera beroperasi menunggu pengalihan status sebagian lahan yang masuk kawasan hutan lindung dari Kementrian Lingkungan Hidup.

“Pemprov Gorontalo sudah menganggarkan 30 Milyar Rupiah untuk akses jalan menuju bandara. Dari Kemenhub tahun ini menganggarkan 22 Milyar Rupiah untuk pekerjaan landasan pacu,” terang Jamal Nganro menambahkan.

Pewarta: Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI