Data Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) menyebutkan hingga tahun 2016 lalu Provinsi Gorontalo memiliki potensi anak berkebutuhan khusus sebesar 5.301 orang. Sayangnya, dari angka itu hanya 900 anak difabel tuna runggu yang mengikuti pendidikan formal di bangku sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Weni Liputo saat membuka Lokakarya Membangun Ketahanan Generasi Muda Tuna Rungu terhadap kekerasan Seksual dengan Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Akses dalam Peradilan, di Lt.II Gedung Pascasarjana UNG, Kota Gorontalo, Sabtu (21/4).
“Padahal pemerintah sudah punya delapan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di semua kabupaten/kota. SLB itu mampu menampung 1.000 anak berkebutuhan khusus termasuk tuna rungu,” ungkap Weni.
Mantan Kadis Dikpudpora itu menyebut minimnya partisipasi anak tuna rungu di pendidikan formal disebabkan oleh kurang peran dari keluarga. Orang tua belum mampu mendorong dan memotivasi anaknya untuk bersekolah yang salah satunya disebabkan rasa malu.
“Kita sudah memproklamirkan Gorontalo sebagai provinsi pelaksana anak yang membutuhkan bantuan khusus. Bahkan kita termasuk satu dari 10 provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak –anak berkebutuhan khusus,” imbuhnya.
Untuk mendorong partisipasi orang tua, pemprov sudah menyediakan berbagai fasilitas. Selain ruang kelas, ada juga asrama, guru-guru dan alat penunjang lain bagi anak difabel.
Plh Sekda berharap peserta lokakarya bisa menjadi motivator di tengah-tengah masyarakat. Memberikan motivasi serta semangat kepada keluarga untuk mengantar dan menyekolahkan anaknya.
Pihak Kepolisian dan TNI melalui Babinsa/Babinkamtibmas dibantu perangkat desa juga harus berperan aktif untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan. Diharapkan fasilitas pendidikan formal untuk anak difabel bisa dimanfatkan dengan baik.
Pewarta: Nova
Editor: Isam
