Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menilai, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berubah untuk menjawab tantangan zaman yang kian modern. Perubahan yang dimaksud tersebut menyangkut sikap, budaya kerja dan pelayanan pada masyarakat.

“Zaman sudah berubah. Kalau dulu ASN yang korupsi, kolusi dan nepotisme masih bebas melenggang ke mana mana. Tapi sekarang dengan keterbukaan informasi, ASN yang KKN langsung menjadi sorotan publik melalui pemberitaan media massa maupun media sosial,” terang Wagub Idris Rahim saat membuka dan menjadi pemateri pada Seminar Nasional Inovasi Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan e-Government, Rabu (7/3).

Lebih lanjut mantan Sekda Provinsi itu mengungkapkan, banyak ASN yang dinilai belum menguasai tugas, pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan. Padahal, birokrasi secara umum hanya melaksanakan tiga fungsi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meingkatkan pelayanan masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban.

“Organisasi kita ini organisasi yang besar. Mulai dari tingkat pusat, provinsi bahkan hingga ke kelurahan/desa. Dalam pengurusan izin misalnya, ada kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten kota dan ada kewenangan yang ditarik ke pusat. Ini yang menyebabkan pelayanan publik kita menjadi sorotan,” imbuhnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Idris menyebut sudah tepat bagi pemerintah provinsi yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis e-government. Kinerja dan pelayanan masyarakat kian mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

“Misalnya untuk lelang barang dan jasa, sudah ada aplikasi sendiri agar semuanya terbuka dan diketahui oleh publik. Begitu juga untuk perencanaan dan penganggaran dan lainnya. Memang masih banyak kelemahannya, tapi paling tidak kita sudah ke arah yang lebih baik” bebernya.

Wagub berkomitmen jika tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi setiap tahun semakin baik. Komitmen yang dituangkan menjadi satu dari delapan program unggulan pemerintah yakni pemerintahan yang lebih melayani.

Pewarta/Editor: Isam