Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Gorontalo ditanggapi oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Ia mengaku belum menerima laporan lengkap terkait dengan sengketa hukum yang menyeret dua pasangan calon yakni Adhan Dambea-Hardi Hemeto (ADHA) dan Marten Taha-Ryan Kono (Matahari).
“Saya belum mendapatkan laporan lengkap soal itu (sengketa Pilkada). Saya hanya baca-baca di koran sebab saya baru kembali dari Jakarta karena urusan tugas,” terang Rusli usai menyapa warga kota dan tokoh masyarakat di Warkung Kopi Mekar, Minggu (4/3).
Untuk membahas perkembangan Pilkada, pihaknya mengaku akan menggelar pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Manado, Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dirangkaikan penandatanganan MoU antara Gubernur dengan Pangdam XIII Merdeka dan Kapolda Gorontalo terkait dengan program padat karya di daerah.
“Insya Allah hari selasa kita akan gelar rapat Forkopimda lengkap dengan Pangdam, pak Kapolda, Kejaksaan dan lainnya terkait dengan perkembangan Pilkada dan keamanan daerah,” imbuhnya.
Gubernur dua periode itu juga menghimbau kepada para pasangan calon peserta pilkada untuk bisa menahan diri selama proses kampanye berlangsung. Meminta agar pasangan calon mengedepankan etika, kampanye yang damai dan bermartabat.
“Kedepankan program. Jangan menghujat, jangan menjelekkan, jangan saling menghujat. Termasuk ujaran yang mengandung sara,” Rusli meminta.
Sebagaimana diketahui, Provinsi Gorontalo akan menggelar pilkada serentak di dua daerah yakni Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Khusus di Kota Gorontalo, Paket ADHA menggugat pencalonan pasangan Matahari dan dikabulkan oleh Bawaslu. Saat ini sengketa tersebut sedang berproses di Mahkamah Agung.
Pewarta/editor: Isam
