Day: November 15, 2017

Berita Slider

1000 Guru PAUD dan TK Ikuti Pendidikan

GORONTALO – Sebanyak 1000 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK se-Provinsi Gorontalo mengikuti Pelatihan Akbar Praktik Pendidikan Karakter dan Pendekatan Saintifik yang Sukses Membangun Akhlak, Daya Pikir dan Kreatifitas Anak, Rabu (15/11) Di Ballroom Hotel Maqna Kota Gorontalo. Bunda PAUD Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengatakan guru adalah salah satu pembentuk karakter […]Selengkapnya

Berita

TKD Camat-Lurah Ditegur BPK, Gubernur Cari Solusi

GORONTALO – Kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi camat dan lurah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo menuai teguran dari BPK RI. Pemprov diminta tidak lagi memberi TKD bagi aparatur di kabupaten/kota tersebut. “Memang sudah ada teguran dari BPK, bahwa tidak bisa lagi provinsi menyerahkan TKD kepada camat atau lurah, karena mereka bukan aparat dari pemerintah […]Selengkapnya

Berita Slider

Gubernur Gorontalo Isyaratkan Tidak Terima CPNS di

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengisyaratkan tidak akan melakukan rekrutmen Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 nanti. Menurutnya jumlah PNS Gorontalo saat ini sudah cukup banyak terlebih dengan ketambahan guru SMA sederajat yang kini menjadi tanggungan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Rusli dalam sebuah dialog radio dengan tema “Rakyat Bertanya Gubernur Menjawab” yang […]Selengkapnya

Berita

Realisasi Fisik Hingga 15 November Capai Target

Memasuki akhir tahun anggaran 2017 ini, sejumlah realisasi fisik pemerintah Provinsi Gorontalo cukup memuaskan dengan mencapai target yang diharapkan. Hingga tanggal 15 November, realisasi fisik untuk seluruh OPD mencapai 80,56% jauh dari target sebesar 78,02%. Meski begitu, realisasi keuangan masih rendah hanya sebesar 69,15% dari target sebesar 71,80%. Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam Rapat Pimpinan […]Selengkapnya

Berita

Aplikasi e-Monev Gorontalo Jadi Rujukan LKPP RI

Aplikasi e-Monev pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi rujukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) untuk memantau pengadaan barang dan jasa se-Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan (P2LP) Wahyudin Katili, pada Rapat Evaluasi Serapan Anggaran, Rabu (15/11). Prestasi Gorontalo dalam hal pengendalian pembangunan ini juga mendapat pengakuan […]Selengkapnya