Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat mengapresiasi atas sosialisasi yang dilakukan Dewan Sumber Daya Air Nasional atas rekomendasi untuk mengaktifkan kembali peran Sumber Daya air Provinsi Gorontalo.
Sekretaris Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa saat membuka acara tersebut di Hotel Maqna, Rabu (19/7), mengatakan, rekomendasi kita untuk mengaktifkan kembali kegiatan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Gorontalo dalam rangka membantu gubernur dan pemerintah daerah untuk kebijakan pengelolaan sumber daya air.
“Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengaktifkan kembali peran Sumber Daya Air Di Provinsi Gorontalo demi kesejahteraan masyarakat dengan melihat empat program unggulan Gorontalo yakni program pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, dan juga ekonomi kerakyatan. Dari sisi potensi kita lihat Provinsi Gorontalo memiliki potensi di bidang pertanian sebesar 30% kita masih sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya air,” tutur sekda.
Tugas dari Dewan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air, menyusun program pengelolaan dan merumuskan pengelolaan baik sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrobiologi. Sebagai komitmen ini, sekda berharap agar dimasukkan anggaran yang terkait untuk operasional kegiatan Dewan SDA yang ada di Provinsi Gorontalo diusulkan di tahun 2018, yang penting jelas kerjanya.
Winarni berharap, tim koordinasi pengelolaan sumber daya air agar benar-benar fokus untuk merencanakan pola dan pengelolaan sumber daya air pada aliran sungai termasuk juga permasalahan yang kita alami setiap tahun kalau curah hujan yang agak tinggi yakni masalah banjir.
Kepala sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Muhammad Arsyadi mengatakan, dengan adanya sumber daya air di Provinsi Gorontalo sesuai kebijakan gubernur dalam rangka mengambil tindak lanjut optimalisasi pemanfaatan sumber daya air ini akan sesuai dengan keinginan masyarakat, karena kebijakan itu di bicarakan dulu kemudian baru diputuskan bersama-sama antara pemerintah dan NGO (Non Government Organization), LSM dan segalanya yang terkait apakah itu dengan bidang pengendalian, penempatan dan konservasi.
“Tiga bidang tersebut berada dalam keanggotaan Dewan Sumbar Daya Alam Nasional. Dari hulu sampai hilir semua ikut membahas dalam rangka pengambilan kebijakan bisa optimal apa yang di ambil oleh pemerintah dan apa yang dilakukan swasta di luar pemerintahan,” ujar Arsyadi.
Mohammad Zainal Fattah selaku koordinator bidang Perekonomian mengatakan, berbeda dengan provinsi yang lain tentunya kita ingin punya tanggapan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya air. Kita tahu bahwa Gorontalo secara topografi memang dataran banjir oleh karena itu kita harus sangat hati-hati di dalam pengolahan sumber daya airnya.
“Gubernur Provinsi Gorontalo juga saat ini sudah melakukan penghijauan di area hulu karena kalau tidak, kerusakan di hulu memungkinkan menjadi sumber bencana bagi kita,” urai Zainal.
Menurutnya, sudah sangat tepat pemerintah daerah masuk pada penyelesaian yang paling utama, yakni kompensasinya agar air itu tidak kemudian menjadi sumber bencana banjir bandang karena topografi Gorontalo yang dikelilingi perbukitan yang sangat curam sehingga kalau di atas rusak maka semuanya akan mengalir ke darat.
Pewarta/foto : Nova
Editor : Asriani
