Gorontalo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo sangat menaruh perhatian bagi anak yang bekebutuhan khusus atau “Disabilitas” meski pemerintah baru bisa melayani secara formal 15 persen dari jumlah anak yang membutuhkan layanan khusus. Hal ini yang di katakan oleh Syaiful Darise staff ahli hukum Gubernur Gorontalo, mewakili Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh yang berhalangan hadir pada kesempatan itu.
Sesuai data pada Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, anak-anak yang berkebutuhan khusus ada sekitar 5600 orang, dari jumlah itu yang terlayani secara formal pada delapan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Pusat Layanan Autis (PLA) baru sekitar 972 anak.
“Pemerintah sangat menaruh perhatian, sebab semakin tinggi anak penyandang Autis, dan inilah yang mendorong banyak pihak lebih meningkatkan kepedulian kepada mereka,” kata Syaiful
Ia menambahkan bahwa, peringatan hari peduli Autis sedunia adalah satu bentuk kampanye untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia pada mereka yang berkebutuhan khusus.
Atas nama pemprov Gorontalo pihaknya ingin mengajak semua untuk menggunakan momentum peringatan ini agar meningkatkan peran penting orang tua, guru dalam membentuk karakter pendidikan anak bangsa.
“Adanya PLA di Gorontalo tidak lain, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penangan anak dengan yang menyandang Autis,” tambahya.
Anak yang menyandang Autis pada dasarnya sama dengan anak pada umumnya, namun hanya saja mereka punya kebutuhan khusus harus dipenuhi, sehingga peran orang tua dalam penanganan autis lebih diperhatikan.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Wenny Liputo menjelaskan bahwa pihaknya melalui PLA dan SLB berharap ada peran serta semua pihak mulai dari lurah dan kepala desa untuk menginformasikan bila ada warganya yang perlu diberikan pelayanan khusus.
“Sebab hak asasi setiap manusia itu tidak hanya menjadi sebuah tuntutan bagi kita yang dari segi fisik memiliki kesempuranaa, tapi juga hak-hak kesempuranaan itu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan untuk memperoleh kesetaraan dalam pelayanan yang menjadi kewajiban negara,”kata Wenny Liputo.
