Gorontalo – Melihat angka pengangguran di Provinsi Gorontalo masih berada dikisaran 2,78 persen, ditengah hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas PM ESDM, dan Naker Provinsi Gorontalo terus berupaya menciptakan lapangan kerja baru.
Oleh karena itu, upaya untuk mendorong penguatan daya saing sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Gorontalo pemprov Gorontalo juga mengoptimalkan program-program yang tepat, terencana dan lintas sektor.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Winarni Monoarfa dalam Workshop Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, kemarin, (29/3), mengatakan, perencanaan program ketenagakerjaan yang baik diharapkan menjadi dapat memecahkan persoalan tersebut.
“Diharapakan, dokumen perencanaan yang baik harus disiapkan dengan mengacu pada data-data yang valid sehingga program yang akan dibuat sesuai dengan target yang diharapkan bersama,”kata Winarni Monoarfa.
Oleh karena itu, Workshop penyusunan perencanaan ketenagakerjaan ini dengan melibatkan dinas terkait di kabupaten/kota se-Provinsi gorontalo dinilai sangatlah urgen.
Menurut Sekda, penyusunan perencanaan ketenagakerjaan bukanya hanya domain dari Dinas PM ESDM, dan Naker, akan tetapi menjadi tanggungjawab SKPD lainnya.
“Karena ini sangat strategis, dan menjadi urusan wajib, hasil ini juga menjadi poin penting dalam penyusunan RPJMD teknokratik 2018 – 2022 yang saat ini sedang dalam proses pembahasan,”tuturnya.
Lebih lanjut Winarni mengungkapkan, dari total penduduk Gorontalo sebesar 1,163 juta jiwa, ada lebih kurang 828.131 jiwa yang berada di usia produktif, sementara dari jumlah usia produktif itu, sebanyak 67,89 persen atau 562,166 jiwa yang aktif dalam kegiatan ekonomi.
“Sesuai data BPS, per Agustus 2016, angka pengangguran terbuka relatif turun dari seblumnya 4,65 persen, per Agustus 2016 kemarin tinggal 2,78 persen,” jelasnya. 
Dari data itu, lanjut Winarni, tenaga kerja di Gorontalo masih lebih banyak beraktivitas dalam sektor pertanin yakni sebesar 30,63 persen, disusul sektor jasa, 25,09 persen, 20,01 persen sektor perdagangan, 7,8 persen sektor industri, dan sisanya di sektor lainnya.
“Data ini perlu menjadi dasar kita menyusun perencanaan yang tepat untuk menentukan program dan intervensi kebijakan yang perlu kita lakukan,” terangnya.
Sekda terus mendorong dinas terkait, agar penyusunan perencanaan program ini menjadi perhatian serius dari bupati/walikota, sebab, terinformasi yang melakukan hal itu baru Kabupaten Gorontalo.
Kepala Dinas Penamanan Modal, ESDM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Syukri Botutihe mengatakan, upaya untuk mendorong penguatan di sektor ketenagakerjaan terus menjadi prioritas pihaknya.
“Dilaksanakanya worskhop ini adalah bagian dari upaya tersebut,” jelasnya.
Menurut Syukri, sudah sepatutnyalah tenaga kerja Gorontalo memiliki daya saing tinggi dan tidak boleh kalah dengan tenaga kerja dari luar. Sebab arus tenaga kerja dari luar semakin banyak, Kalau tenaga kerja kita tidak siap, bakal jadi penonton.
