Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial P2A menginisiasi rumusan program taktis dan terkoordinasi guna menyikapi kondisi Gorontalo yang secara geografis merupakan salah satu daerah yang rawan bencana di tanah air.
Rumusan ini dibahas bersama instansi terkait ditingkat provinsi seperti BPBD, Tagana dan Badan SAR Nasional, juga instansi teknis kabupaten/kota dalam Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, kemarin,(6/2).
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Ir. Winarni Dien Monoarfa,M.S dalam arahannya saat membuka kegiatan tersebut mengharapkan agar Rakor tersebut dapat mencetuskan gagasan untuk mempertajam strategi program yang sudah direncanakan baik melalui dana APBD maupun APBN. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi momentum evaluasi program dan kinerja yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya.
“Dari evaluasi ini kita bisa membagi peran lebih fokus, siapa dan berbuat apa,” imbuhnya.
Menurut Winarni, penyebab bencana ada dua faktor. Bencana bisa terjadi karena memang kondisi alam. Menurutnya, Gorontalo secara geografis memang rawan bencana. Selai itu, bencana juga bisa datang karena ulah manusia yang merusak keseimbangan ekosistem.
Karena itu Winarni menyebutkan ada empat hal penting yang perlu dirumuskan bersama dalam penanggulangan bencana. Yang paling pertama adalah maping wilayah rawan bencana.
“Dahulu, sewaktu saya masih menjabat kepala Bapppeda (saat ini Badan Perencanaan dan Litbang), karena mengetahui Gorontalo rawan bencana, saya membuat pemetaan wilayah rawan bencana,” tutur Ketua ICMI Gorontalo itu.
Berdasarkan pemetaan wilayah itu lanjutnya, kemudian dibuat langkah kedua yakni langkah antisipatif. “Alhamdulillah saat ini Gorontalo sudah punya 11 Kampung Siaga Bencana (KSB). Model ini merefleksikan sistem Bottom up, karena masyarakat ikut dilibatkan. KSB harus terus memperkuat kapasitas SDM masyarakat terkait bencana dan kedepan kita perlu buat lebih banyak lagi KSB,” terangnya.
Selanjutnya harus memperkuat koordinasi. “Sekarang sudah ada whatssap dalam ponsel pintar. Pihak-pihak terkait coba dibuatkan group whatssapnya agar koordinasi lebih cepat.
Alhamdulillah selama ini koordinasi antara pemerintah dan provinsi Gorontalo,” imbuhnya. Yang terakhir baik pemerintah provinsi maupun kabupate/kota harus memahami kewenangan masing-masing dalam rangka penanganan antisipatif sejak dari hulu hingga ke hilir.
Di tengah sambutannya, Winarni juga tak lupa memberikan apresiasi terhadap Komisi IV DPRD yang banyak membantu pemerintah dalam pengalokasian anggaran untuk menunjang kegiatan bencana.
Kadis Sosial P2a Nontje Lakadjo menambahkan Rakor yang digelar pihaknya untuk menyamakan presepsi dalam upaya meminimalisir bencana. Disamping itu, rakor dimaksudkan untuk membangun sinergitas penyelenggaraan program bencana antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Secara bersama-sama kita akan merumuskan penanganan bencana yang lebih komperhensif agar kita lebih siap dengan program antisipatif serta penanganan yang lebih baik,” tandasnya.
