Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui empat program unggulannya khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas hidup penduduk Provinsi Gorontalo. Sejalan dengan program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dilaksanakan oleh BKKBN, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk menuntaskan
permasalahan kependudukan, diantaranya masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, serta kasus gizi buruk.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo DR. Drs. H. Idris Rahim, MM., saat membuka rapat koordinasi daerah program KKBPK yang digelar oleh BKKBN Provinsi Gorontalo di gedung Gorontalo Convention Centre Kota Gorontalo, Rabu (20/7).
“Angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan gizi buruk di daerah ini memang masih cukup tinggi. Inilah permasalahan dan tantangan yang harus segera kita tuntaskan secara bersama, dengan sinergitas program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, hingga ke lini lapangan,” papar Idris.
Lebih lanjut Idris mengatakan, urusan kependudukan yang meliputi empat sub urusan, yaitu pengendalian penduduk, KB, pembangunan keluarga,
serta standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi penyuluh KB, merupakan kewenangan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam penyelenggaraan urusan kependudukan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai program kependudukan,
diantaranya memperkuat dan menciptakan kualitas hidup masyarakat khususnya yang berada di daerah-daerah pinggiran dan pedesaan, program peningkatan ekonomi keluarga dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, serta melakukan program revolusi mental yang dimulai dari lingkungan
keluarga. Menurutnya, revolusi mental berbasis keluarga adalah wahana pertama dan utama bagi penyemaian karakter bangsa.
“Saya berharap rakor ini menghasilkan rekomendasi guna pembangunan kependudukan di Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya bisa
diimplementasikan oleh semua mitra kerja dan seluruh jajaran pengelola program kependudukan dan KB, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Wagub.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat Sri Rahayu dalam sambutannya pada kesempatan itu berharap, pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dapat memasukkan isu-isu pengendalian penduduk dan KB ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017.
Menurutnya, pelaksanaan program KKBPK yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan, yang manfaatnya secara langsung bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh jajaran BKKBN saja.
“BKKBN sangat memerlukan bantuan, dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah, para mitra kerja serta seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
