Kota Gorontalo, Humas – Asisten Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Imanuddin mengapresiasi aspek reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, Provinsi Gorontalo sebagai daerah kecil dengan APBD yang relative minim, namun bisa meningkatkan aspek layanan publik jika dibandingkan dengan provinsi lain. “Pak Asdep menilai Gorontalo lebih maju reformasi birokrasinya jika dibandingkan dengan daerah lain yang APBD […]Selengkapnya
Kabupaten Gorontalo, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba memberikan pembinaan pada apel kerja dilingkungan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, Rabu (21/10/2020). Ada empat hal yang ditekankan Sekda Darda pada kesempatan itu untuk pengembangan RS Ainun, diantaranya meningkatkan kelembagaan, sebab RS Ainun sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Semua aparatur diminta memberikan kualitas pelayanan […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo menjalankan tiga kebijakan dalam dalam penanggulangan bencana. Ketiga kebijakan tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, dalam rapat koordinasi antara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, yang berlangsung secara virtual dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, […]Selengkapnya
Kota Gorontalo, Humas – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi cara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam menyikapi demo menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dikatakan Tito pada Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law secara virtual, yang juga diikuti oleh Sekdaprov Gorontalo Darda Daraba, Rabu (14/10/2020). “Saya […]Selengkapnya
Kota Gorontalo, Humas – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo akan melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo, Selasa besok, 6 Oktober 2020. Kedatangan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Nasional Penanganan Covid-19 terungkap pada rapat persiapan penyambutan yang dipimpin Sekretaris Daerah Darda Daraba, Senin (5/10/2020). “Besok pak Doni akan datang bersama dengan beberapa […]Selengkapnya
Kota Gorontalo, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo membahas rencana kunjungan Panglima TNI dan Kapolri pada 15 Oktober 2020 mendatang dalam rapat yang berlangsung di ruang Huyula kantor gubenur, Senin ( 5/10/2020). Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, yang memimpin rapat tersebut menekankan agar memperhatikan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. “ Terkait surat menyurat, karena ada […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, memimpin serah terima jabatan (sertijab) Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dari pejabat lama Huzairin Roham, yang telah memasuki masa pensiun, kepada Danial Ibrahim, di ruang Huyula Kantor Gubernur, Jumat (2/10/2020). Huzairin Roham memasuki purna tugas pada 1 Oktober 2020, setelah selama 8 […]Selengkapnya
Kota Gorontalo, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, akan ikut mempromosikan olahan pangan lokal non beras dari para pelaku usaha UMKM lewat media sosial (medsos) pribadinya. Menurutnya olahan pangan dari UMKM harus diketahui oleh masyarakat Gorontalo maupun di luar Provinsi Gorontalo melalui media sosial. ” Saya katakan tadi kepada ibu-ibu UMKM bahwa makanan yang […]Selengkapnya
Klarifikasi media center: Pada paragraf delapan berita ini, pernyataan Kepala Badan Keuangan Huzairin Roham yang potongan kalimatnya tertulis sebagai berikut: “…kita diperkenankan menggunakan aplikasi yang lain”, merupakan sebuah kekeliruan. Seharusnya kalimat tersebut menyebutkan “tidak diperkenankan”, sebagaimana rekaman suara beliau. Kami memohon maaf atas kekeliruan penulisan ini dan berupaya untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik ke depannya. […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaanya dengan urusan air minum, sanitasi maupun penyehatan lingkungan yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mendorong pencapaian kebijakan nasional 100-0-100, dimana 100 % air minum, 0 % kawasan permukiman kumuh, 100 % sanitasi. “Hari ini kelembagaanya […]Selengkapnya