Penjabat Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kota Gorontalo, bersama seluruh elemen masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-289 Kota Gorontalo. “Saya minta semua ASN Provinsi dan Kota Gorontalo untuk berperan serta dalam memeriahkan HUT tahun ini. Jika perlu undang juga ASN dari kabupaten lainnya untuk ikut serta pada […]Selengkapnya
Gorontalo – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Ir. Winarni Dien Monoarfa mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar secara bersama dan terintegrasi dapat memberikan perhatian serius terhdap daerah yang tingkat kebutuhan KBnya belum terlayani. Ia mengajak pula seluruh elemen baik itu pemerintah, unsur perguruan tinggi, LSM, tokoh agama dan tokoh untuk menggencarkan sosialisasi kepada para […]Selengkapnya
GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menaruh perhatian serius terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Respon besar itu tercerminan dari berbagai kebijakan dan program yang telah di desain secara terintegrasi, holistik, tematik, dan spasial dalam RPJMD 2012 – 2017 maupun RPJPD Provinsi Gorontalo 2007 – 2025 . Sejalan dengan hal itu, kemarin, (24/2), digelar Rapat Koordinasi […]Selengkapnya
Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar siraman rohani dalam rangka meningkatkan Iman dan Taqwa (Imtaq) Aparatur Sipil Negara lingkup Pemprov Gorontalo di ruangan karawo Kantor BAPPEDA, Jumat (24/2). Pada kesempatan itu Asisten III setda Provinsi Gorontalo, Huzairin Roham yang mewakili Sekdaprov dalam sambutannya mengatakan, siraman rohani di kalangan ASN ini perlu dilakukan, karena untuk mengejar […]Selengkapnya
Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Pulse Lab Jakarta, menggelar Konferensi Internasional Revolusi Data untuk Pembuat Kebijakan, yang di gelar dari tanggal 21-22 Februari 2017 di Jakarta. Sesuai informasi dari laman resmi, drfpconference.org, Konferensi Internasional ini mengambil tema “Expanding the Evidence Base: Government Demand for Advanced Data Analytics in Indonesia”. Penjabat Gubernur Gorontalo […]Selengkapnya
Gorontalo – Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 53/27/II/2017, tanggal 3 Februari 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV angkatan II Provinsi Gorontalo, Asisten 1 bagian Pemerintahan Anis Naki yang mewakili Penjabat Gubernur membuka secara resmi Diklat tersebut, yang berlangsung dikantor Badan Diklat Provinsi Gorontalo, Rabu (22/2). Pada kesempatan itu Anis Naki […]Selengkapnya
Jakarta – Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di daerah diharapkan segera melakukan konsolidasi untuk menguatkan organisasi dan meningkatkan soliditas. Caranya dengan menambahkan jabatan bendahara dan sekretaris di susunan organisasinya. Alasan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh SH MH agar organisasi para pegawai negeri itu tidak kaget jika dipaksa untuk […]Selengkapnya
Gorontalo – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa menjelaskan bahwa, tahun 2017 ini pemerintah daerah tetap fokus pada tujuh mega proyek yang sementara berjalan, selain beberapa program lainnya. “Untuk Gorontalo yang tetap kita usulkan adalah kelanjutan pembangunan GORR, Revitalisasi Danau Limboto, Perluasan Run Way Bandara Djalaluddin, Pengembangan Pelabuhan Anggrek, Penyediaan Energi, serta pengembangan RS […]Selengkapnya
Pengelolaan barang milik daerah dan pemberian hibah dan bantuan sosial (bansos), mulai tahun 2018 akan dikelola dan menjadi bagian yang terintegrasi dalam program kegiatam masing-masing SKPD. Demikian disampaikan Sekda Provinsi Gorontalo Prof. Winarni Monoarfa saat memaparkan rekomendasi hasil sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (PPBMD) dan Permendagri Nomor 14 […]Selengkapnya
Perkembangan regulasi ataupun aturan perundangan-undangan yang begitu cepat, harus bisa diikuti oleh pemerintah daerah. Terkait hal itu, Penjabat Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh menginstruksikan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera melakukan legal audit atau audit hukum untuk melihat peraturan yang sudah tidak berlaku tetapi belum sempat dicabut. “Prinsip hukumnya, semua keputusan […]Selengkapnya