KOTA GORONTALO, Diskominfotik – Dinas Kominfo dan Statistik merilis hasil survei pendengar Radio Suara Rakyat Hulondalo (SRH) pada Jumat (30/10/2026). Survei dipaparkan oleh Kepala Bidang PISKP Leisyawati Ali di Zarona Cafe sebagai bagian dari Diklat PIM III. Kepala Dinas Kominfotik Trizal Entengo menjelaskan, survei akan menjadi pijakan awal rebranding dan transformasi radio berstatus Lembaga Penyiaran […]Selengkapnya
Tim Komunikasi Pemprov Gorontalo, Noval Abdussamad merespon pernyataan Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Provinsi Gorontalo Rahman Patingki terkait dugaan kelalaian SPPG Wumialo 3 dalam pengawasan kebersihan lingkungan. Menurutnya, Pemprov melalui Dinas Kesehatan langsung mengecek lokasi SPPG Wumialo dan telah memanggil pihak Yayasan serta Kepala SPPG. “Kepala Yayasan Berkah Mandiri Gorontalo dan Kepala SPPG […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Diskominfotik – Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Trizal Entengo mendorong agar pemerintah menggelar seleksi bagi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Gorontalo periode 2027-2031. Menurutnya seleksi tersebut penting sebagai bagian dari regenerasi orgamisasi sebagaimana amanah Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dikatakan Trizal, masa jabatan KI Provinsi Gorontalo seharusnya berakhir tahun 2024 […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Diskominfotik – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Arie Suwandani menyampaikan selamat atas pencapian Gorontalo sebagai provinsi terbaik pengetasan kemiskinan tahun 2026. Penghargaan Mandaya Award 2026 itu diberikan oleh Kementrian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) pada 27 Oktober kemarin. “Yth. Bapak Gubernur, ijinkan kami mengucapkan selamat atas prestasi Gorontalo sbg Provinsi […]Selengkapnya
GORONTALO, Kominfotik – Antrean Pertalite di SPBU wilayah Gorontalo secara umum mulai landai. Namun, di sejumlah SPBU pada jam tertentu, antrean kendaraan masih mencapai 50–100 meter di luar area SPBU. Manager Pertamina Patra Niaga Gorontalo, Satria Saputra Harahap, menjelaskan bahwa lonjakan permintaan akibat peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite menyusul disparitas harga turut memengaruhi antrean. […]Selengkapnya
BONE BOLANGO, Diskominfotik – Komisi Informasi Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Pleno Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) tingkat OPD Tahun 2026. Pleno yang turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo dan Stattistik Trizal Entengo itu digelar di Cleopatra Beach and Resort, Kec. Kabila Bone, Bone Bolango, Jumat (23/10/2026). Pleno membahas penetapan nilai hasil presentasi […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Diskominfotik – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengambil lima langkah menyikapi perundungan di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo yang terjadi baru-baru ini. Langkah ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan termasuk hak-hak korban. “Pertama, kami sangat menyesalkan perundungan yang terjadi di ruang sekolah sebab bertentangan dengan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan lingkungan aman yang selalu […]Selengkapnya
JAKARTA, Diskominfotik — Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi mendorong percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Gorontalo. Langkah taktis dari Gubernur Gusnar mengemuka dalam Rapat Koordinasi strategis yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Selasa 20 Okt 2026. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil […]Selengkapnya
JAKARTA, Diskominfotik – Upaya Gubernur Gorontalo memperjuangkan kebutuhan peternak daerah membuahkan hasil. Melalui paparan langsung kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, harga tebus jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram, dengan alokasi sebanyak 1.124 ton untuk mendukung kebutuhan peternak. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para […]Selengkapnya
GORONTALO, Kominfotik – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta klarifikasi Wali Kota Adhan Dambea terkait pelibatan ASN saat demo di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) tanggal 14 Oktober kemarin. Langkah itu diambil sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pada kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017. Surat permintaan klarifikasi dilayangkan Senin kemarin […]Selengkapnya