KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota untuk mengalokasikan anggaran pasar murah pada APBD 2020. Menurutnya, program yang sudah dilaksanakannya beberapa tahun terakhir cukup efektif untuk menekan angka kemiskinan. “Tadi dipaparkan kemiskinan kita (Maret 2019) turun 0,31%. Setelah kami evaluasi, itu salah satunya dipengaruhi oleh pasar murah. […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada para Bupati/Walikota se Provinsi Gorontalo untuk lebih memperhatikan realisasi fisik dan keuangan daerah. Menurutnya, ekonomi Provinsi Gorontalo masih sangat tergantung pada belanja pemerintah. Data Biro Pengendalian dan Pembangunan Ekonomi (P2E) Pemprov Gorontalo mencatat, realisasi fisik di 6 kabupaten/kota sudah berada di atas 40%. Kota Gorontalo […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) mencatat realisasi fisik untuk triwulan II mencapai angka 55,22%, sementara untuk realisasi keuangan mencapai 47,73%. “Realisasi yang dihitung per bulan Juni 2019 tersebut jauh dari target kami yakni fisik 46,45% dan keuangan 39,88%,” ungkap Kepala Biro P2E Sagita Wartabone saat Rapat […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo memproyeksikan pendapatan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendatang. Nilainya mengalami peningkatan Rp50.397.545.493,00- menjadi Rp2.006.064.139.749,00 dari tahun 2019 ini. Hal tersebut sebagaimana terungkap saat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Provinsi Gorontalo mendapat alokasi anggaran tambahan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi warga perdesaan dan pesisir. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk memperjuangkan anggaran bantuan sosial ke pemerintah pusat. “Pak Gubernur berhasil meyakinkan pihak Kementrian Sosial RI melalui Direktorat Fakir Miskin. Tambahan anggaran sebesar Rp3,2 miliar diperuntukkan untuk […]Selengkapnya
KABUPATEN KUNINGAN, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memastikan Ground Breaking pekerjaan Bendung Bulango Ulu di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango akan dilaksanakan Agustus 2019 nanti. Hal itu diutarakannya di sela-sela studi banding pengelolaan Wadu Darma di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2019). “Insyaallah bulan depan akan ground breaking oleh Pak Menteri. Pemenangnya sudah ada […]Selengkapnya
KABUPATEN KUNINGAN, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus menancapkan kiprahnya di tingkat nasional. Selain dikenal oleh pejabat dan politisi nasional, kehadiran Gubernur Rusli memberi warna baru di daerah yang ia kunjungi. Hal itu seperti yang terlihat saat Gubernur Rusli bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2019). Awalnya […]Selengkapnya
KABUPATEN SUBANG, Humas – Sekretaris Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat (Yaphara) Nixon Ahmad menyatakan dukungannya terkait dengan proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD dr.hj Hasri Ainun Habibie (RS Ainun). Menurutnya, perlu ada kepastian hukum pembayaran setiap tahun mengingat Avaibility Payment (AP) atau proses pembayaran layanan berlangsung selama 20 tahun. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan […]Selengkapnya
KABUPATEN SUBANG, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajak manajemen Sari Ater selaku pengelola obyek wisata alam di Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk berinvestasi di Gorontalo. Hal tersebut disampaikan saat menggelar studi banding, Jumat (13/7/2019). Rusli bersama istri dan sejumlah pimpinan OPD berkesempatan menginap dan merasakan langsung konsep pengembangan obyek wisata alam air panas. Sari Ater […]Selengkapnya
KABUPATEN SUBANG, Humas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo segera menyetujui usulan skema Avaibility Payment (AP) untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pembangunan RSUD Ainun Habibie. Menurut Ketua DPRD Paris Yusuf, dari empat syarat yang diminta oleh anggota, tinggal satu yang belum diselesaikan yakni Legal Opinion (LO). “Tentang persetujuan, ada empat yang […]Selengkapnya