JAKARTA, Humas – Pemerintah pusat melalui Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) terus menyempurnakan kemudahan investasi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satunya dengan melakukan evaluasi program KPBU yang digelar di Kantor PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki diminta menjadi salah satu pembicara pada forum yang […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Kadis Pertanian Muljady D. Mario membeberkan kronologi kepemilikan aset lahan Pemprov yang ada di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Klarifikasi ini untuk memberikan penjelasan tentang status kepemilik lahan yang sampai saat ini dikelola oleh Pemkab Bone Bolango sebagai Obyek Wisata Pemandian Lombongo. Diharapkan dengan […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Guna memaksimalkan proses pengawasan internal pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Inspektorat sudah menggunakan sistem aplikasi berbasis online yang diberinama SIRRBIA. Aplikasi yang dikembangkan oleh Kepala BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi ini merupakan bagian dari Proyek Perubahan Diklat PIM II yang ia ikuti. SIRRBIA merupakan singkatan dari Sistem […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Insepktorat menerima penghargaan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Level 3. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo Supriyadi kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (31/7/2019). Kapabilitas APIP Level 3 menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melantik 134 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, Selasa (30/7/2019). Rinciannya 43 Pejabat Administrator dan 91 Pejabat Pengawas. Rusli berpesan agar pejabat yang dilantik untuk berinovasi dan memberikan lompatan kinerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pejabat dituntut menguasai dan memahami tugas […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mewacanakan untuk melebur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Wacana itu diutarakannya saat menggelar Rapat Evaluasi dengan jajaran Dinas Perkim di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (29/7/2019). “Pak Inspektur saya sarankan evaluasi dinas ini. Apakah kita masih pertahankan atau […]Selengkapnya
BOALEMO, Humas – Sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya asal Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjanjikan pemberian bantuan uang pembinaan senilai Rp250 juta. Janji tersebut ia sampaikan saat menghadiri Festival Kaaruyan, di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Minggu (28/7/2019). Festival Kaaruyan merupakan acara yang diinisiasi oleh warga etnis Minahasa […]Selengkapnya
Boalemo, Humas – Warga etnis Minahasa yang bermukim di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo menggelar Festival Kaaruyan. Puncak festival yang dimulai sejak tanggal 25 Juli 2019 itu ditandai dengan acara Pengucapan Syukur oleh umat Kristiani setempat, Minggu (28/7/2019). Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi isteri Idah Syahidah dan sejumlah pimpinan OPD hadir untuk memeriahkannya. Hadir […]Selengkapnya
KABUPATEN GORONTALO, Humas – Kenaikan harga sembilan bahan pokok (Sembako) di pasaran kembali direspon oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dengan pasar murah. Lonjakan harga ini disinyalir karena mendekati perayaan Hari Raya Iduladha yang tinggal beberapa pekan. Untuk harga bawang putih misalnya, di pasar dijual Rp40.000 per kg hanya dijual dengan harga Rp5.000 per setengah kg. […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memberi persyaratan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa kepada para Pejabat Eselon III atau Pejabat Administor di lingkungan pemerintah provinsi. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pejabat administrator diwajibkan menguasai aturan dan menganisme pengadaan barang dan jasa. “Jadi kalau tidak ada sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, maka tidak […]Selengkapnya