Gubernur Gorontalo Rusli Habibie diterima oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/2). Pertemuan dengan orang nomor satu di Indonesia itu dimanfaatkan Rusli untuk memaparkan kebutuhan, potensi dan solusi yang ada di daerah. Salah satunya menyangkut izin kapal nelayan.
Kepada Jokowi, Rusli curhat bagaimana susahnya nelayan Gorontalo mengurus izin operasional untuk kapal nelayan berkapasitas 30 Gros Ton (GT). Padahal, kapal bantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sudah ada 34 unit yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari nafkah.
“Jadi dengan regulasi yang ada sekarang masih ada perizinan khususnya bantuan kapal 30 GT ke atas itu SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan lain lain masih di KKP. Waktu pengurusan sangat lama bisa 18-20 bulan,” beber Rusli usai pertemuan.
Rusli mengusulkan agar Presiden melalui Kementrian KKP bisa menyederhanakan proses perizinan ke daerah. Seperti pengurusan izin kapal di bawah 30 GT yang dilakukan di pemerintah provinsi. Perizinan yang disebut Rusli sangat singkat bahkan diberikan secara gratis.
“Kapal di bawah 30 GT itu prosesnya tidak lebih dari 5 hari. Bahkan pengurusannya kami gratiskan. Sebab kami sadar potensi perikanan kami cukup besar dan nelayan perlu diberikan kemudahan melaut,” Imbuh Rusli.
Selain masalah perizinan, Rusli juga memaparkan tentang potensi jagung Gorontalo yang melimpah, pembangunan jalan lingkar luar Gorontalo atau Gorontalo Outter Ring Road (GORR), pembangunan irigasi Randangan dan revitalisasi Danau Limboto.
“Saya bahkan menawarkan pak Presiden untuk berkunjung ke Gorontalo. Alhamdulillah beliau respon. Di ataranya untuk meresmikan pemanfaatan GORR, pengresmian PLTU Anggrek 2×25 MW dan ekspor jagung ke Philipina,” jelas Gubernur dua periode itu.
Presiden Jokowi menerima Rusli tidak sendiri. Ia didampingi Menko Ekuin Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sementara Rusli membawa beberapa pimpinan OPD diantaranya Asisten I Anis Naki, Kadis Kelautan dan Perikanan Sutrisno, Kadis Pertanian Muljady Mario dan Kadis PUPR Handoyo Sugiarto.
Pewarta/editor: Isam
