Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat (Jabar) berguru di Pemprov Gorontalo terkait dengan penggunaan anggaran saat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung di provinsi tersebut. Kedatangan mereka dipimpin langsung oleh Kepala Biro Umum Setda Jabar H. Riadi dan diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa, Kamis (25/1).
“Kami harus mengetahui betul dan kami juga sedang menyusun pedoman teknis untuk menghadapi pilkada terutama dari pengelolaan keuangan. Sebab biaya operasional kita khusus untuk kepala daerah cukup besar sehingga kami dipesankan oleh BPK untuk hati hati mengelola dan kami harus branch mark ke Gorontalo,” ungkap Riadi.
Provinsi Gorontalo selain direkomendasikan oleh BPK sebagai destinasi manajemen pengelolaan kuangan yang baik, Gorontalo juga dipandang sukses melaksanakan Pilkada setahun lalu. Riadi berharap agar ilmu dan pengalaman yang didapatkan di Biro Umum Setda Gorontalo bisa diterapkan di instansinya nanti.
“Best practice-nya seperti apa pengelolaan keuangan, itu yang paling penting kita dapatkan. Karena kalau pedomannya sudah ada petunjuk dari mendagri. kalau pengalaman kan gak bisa dituangkan dalam tulisan seperti apa mengelola, dan bagaimana menjelaskan ke gubernur atau penjabat gubernur yang akan datang ke Jabar nanti,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa yang didampingi Karo Umum Zukri Surotinojo merasa bangga Gorontalo menjadi tujuan studi banding Pemprov Jabar. Ia juga menyambut baik dan meminta pihak Biro Umum untuk memberikan pendampingan selama kunjungan tersebut berlangsung.
“Kami sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada jajaran Biro Umum Pemprov Jabar datang ke Gorontalo. Padahal kalau di lihat Pilkada ini ada di daerah lain, tetapi harus jauh jauh datang ke Gorontalo,” ungkap Winarni.
Menurut Winarni, ada dua hal yang perlu diperhatikan saat menyambut kepala daerah. Pertama tentang hak-hak kepala daerah yang dijalankan sesuai prosuder dan mekanisme yang berlaku. Kedua menyangkut tentang netralitas dari Apratur Sipil Negara (ASN).
“Alhamdulillah sejauh ini kita mampu melewati dengan baik. Pelayanan kepala daerah tetap jalan dan tidak ada temuan. ASN juga bersikap profesional dengan menjunjung tinggi netralitas saat Pilkada,” tutup peraih penghargaan Pejabat Pimpinan Tinggi Terbaik Nasional tahun 2017 itu.
Pewarta : Nova
Editor : Isam
Foto : Nova
