Kota Gorontalo, Kominfotik – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan layanan imigrasi dan pemasyarakatan di daerah. Hal ini disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo, Senin (30/6/2025). Kehadirannya menjadi momentum penting dalam mempercepat reformasi kelembagaan dan pelayanan publik, khususnya di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Sofian menyampaikan kesiapan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, termasuk dalam penyediaan lahan strategis guna pembangunan kantor imigrasi baru.

“Kehadiran Wamen Imigrasi ini adalah bentuk perhatian luar biasa dari pemerintah pusat. Kami di daerah siap menyambut dengan kerja nyata, terutama dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan pelayanan keimigrasian,” ujar Sofian.

Ia menambahkan, selain dukungan infrastruktur, Gorontalo juga tengah mempersiapkan diri untuk menjadi embarkasi haji. Oleh karena itu, penguatan layanan imigrasi dinilai krusial untuk menunjang kelancaran mobilitas jemaah haji serta peningkatan lalu lintas orang seiring pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Silmy Karim menekankan bahwa rencana pemisahan struktur kelembagaan imigrasi dan pemasyarakatan dari Kemenkumham merupakan langkah strategis. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses mutasi pegawai, penganggaran, hingga operasional layanan publik karena dikelola langsung melalui Direktorat Jenderal masing-masing.

“Kita ingin layanan imigrasi dan pemasyarakatan lebih cepat, lebih profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pemisahan kelembagaan bukan semata administratif, tapi bagian dari transformasi menyeluruh,” ujar Silmy

Ia juga menekankan pentingnya transformasi pola pikir dalam birokrasi. Menurutnya, semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawab untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Ia berharap seluruh jajaran di daerah mampu menunjukkan kinerja yang tinggi dan konsisten sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Pertemuan tersebut turut membahas sejumlah program prioritas yang mencakup restrukturisasi organisasi dan percepatan pelayanan publik, efisiensi proses mutasi serta pembinaan pegawai melalui komando langsung dari pusat, pembangunan kantor imigrasi baru yang didukung penyediaan lahan strategis dari pemerintah daerah, penyediaan fasilitas perumahan bagi ASN dari luar daerah, antisipasi terhadap peningkatan mobilitas masyarakat sebagai dampak pertumbuhan industri dan keberangkatan jemaah haji, perencanaan sumber daya manusia dan infrastruktur jangka panjang untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan, penguatan anggaran operasional serta fungsi pengawasan terhadap orang asing dan tahanan, serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM.

Pewarta : SI_MG25