Serapan Anggaran Pemprov Gorontalo Bulan Mei Lampaui Target

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo (tengah) saat memimpin rapat pimpinan evaluasi penyerapan anggaran APBD tahun anggaran 2021 di ruangan Dulohupa kompleks Gubernuran Gorontalo, Selasa (15/6/2021). (foto: Nova-IKP)

KOTA GORONTALO, Kominfo – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bulan Mei tahun anggaran 2021 melampaui target. Untuk target fisik sebesar 34,23 persen, realisasinya mencapai 47,17 persen. Sedangkan untuk target keuangan 31,39 persen, realisasinya sebesar 35,74 persen.

“Kalau kita lihat grafik, terget kita tahun ini jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat peduli terhadap rencana fisik dan keuangan yang telah ditetapkan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat memimpin rapat pimpinan evaluasi penyerapan anggaran APBD tahun anggaran 2021 di ruangan Dulohupa kompleks Gubernuran Gorontalo, Selasa (15/6/2021).

Dari hasil laporan Kepala Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan, secara keseluruhan dari 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, 20 di antaranya mencapai target fisik dan keuangan yang telah ditetapkan. Sementara yang belum mencapai target fisik dan keuangan tersisa 13 OPD.

Sekda Darda berharap kepala-kepala OPD dapat memperhatikan setiap kendala-kendala yang dapat menyebabkan realisasi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, terkait percepatan pengadaan dan jasa, Darda mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk segera mengantisipasi paket pekerjaan yang belum optimal, baik yang didanai APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan tahun.

“Saya lihat masih ada beberapa kegiatan yang belum tercatat di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini tantangan ibu Karo P2E dan pak Asisten, nanti berikut pastikan jumlah kegiatan atau uangnya yang ada di RKA masing-masing itu sama yang dimasukan di SIRUP. Jadi yang tidak memerlukan proses pengadaan barang dan jasa langsung dipisahkan. Sehingga nanti masuk SIRUP, P2E bisa kontrol dari sisi proses belanja barang jasa,” ujar Darda.

Rapat evaluasi dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda dan seluruh pimpinan OPD.

 

Pewarta: Nova
Editor: Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI