KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim bulan Mei nanti menginjak usia 7 tahun. Berbagai program sedang, telah dan terus dilaksanakan.
Salah satunya yang kini menjadi primadona yakni pasar murah yang dikemas dalam Bakti Sosial NKRI Peduli. Program pro rakyat ini sudah digelar sejak tahun 2012 lalu dan hingga kini masih berjalan.
Jika di awal pelaksanaannya hanya digelar pada hari hari besar, maka sejak dua tahun terakhir mulai menyasar setiap kecamatan dengan intervensi harga pangan yang terjangkau.
“Kenapa pasar murah lebih masif pak gubernur laksanakan? Karena hasil survei tahun 2018 kemarin bahwa penurunan kemiskinan Provinsi Gorontalo tertinggi secara nasional. Salah satu faktornya pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan makan. Sehingga tahun ini kita lebih masif,” jelas Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) M. Nadjamuddin.
Pasar murah dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, dengan menggandeng Baznas. Badan amil zakat itu bertugas mendistribusikan santunan senilai Rp100.000 ke tiap warga. Jumlahnya warga yang hadir bervariasi antara 500 hingga 1.000 orang. Selanjutnya uang santunan bisa dibelanjakan bahan pokok dengan harga murah.
Kedua, dilaksanakan dengan memberikan subsidi harga pangan lebih dari 50 persen dibadingkan harga pasaran. Biasanya setiap bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, rica, bawang merah, bawang putih dan ikan segar hanya dijual Rp5.000 per kilogramnya.
“Kenapa pasar murah sekarang sangat murah? Karena kemarin kita bikin berbarengan dengan Baznas. Masyarakat diberi kemampuan untuk belanja dengan Rp100.000. Sekarang kan agak masif sehingga Baznas agak keteteran. Makanya harga subsidi yang kita perbesar,” imbuh Nadjamuddin.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut kegiatan pasar murah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Hal itu sejalan dengan perintah Presiden Jokowi yang mewajibkan kepala daerah selalu ada di tengah-tengah masyarakat.
“Pesan Pak Presiden Jokowi agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara itu siapa? Ya pemerintah mulai dari presiden, gubernur, bupati, walikota, camat dan kepala desa,” ujar Rusli.
Diskumperindag mencatat selama tahun 2018 kegiatan pasar murah (yang diitegrasikan dengan Baksos NKRI Peduli) sudah dilaksanakan 89 kali. Rinciannya, Kota Gorontalo 13 kali, Kabupaten Gorontalo 28 kali serta Boalemo 14 kali. Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo Utara masing-masing 6, 15 dan 13 kali.
Jika dirinci sejak tahun 2012, maka jumlahnya sudah 452 kali! Jika di nilai dengan Rupiah, tahun 2018 Pemprov Gorontalo mengalokasikan Rp2,46 miliar. Tahun 2019 nilainya sebesar Rp1,83 miliar.
Efek Domino Pasar Murah
Gubernur Rusli dan jajarannya sangat yakin jika pasar murah menjadi salah satu solusi menekan angka kemiskinan di daerah. Problem kemiskinan memang begitu kompleks, tapi pemenuhan akses pangan yang murah bagi warga menjadi sangat fundamental.
Komitmen Rusli-Idris sangat kuat soal APBD: alokasi anggaran diberikan sebesar-besarnya untuk dirasakan langsung oleh rakyat. Selain subsidi pangan, berbagai kebijakan populis sudah dihasilkan di antaranya penyediaan benih bidang pertanian secara gratis, jaminan kesehatan semesta (Jamkesta), program prodira untuk subsidi siswa SMA/SMK.
Ada juga intervensi bantuan sektor perikanan. Contohnya, bantuan motor ber cool box bagi penjual ikan keliling, bantuan perahu nelayan bermesin 15 PK, batuan benih, hingga program fish goes to school.
“APBD kita hanya Rp1,9 triliun tahun ini. Kita bukan daerah kaya. Tidak ada pilihan selain menggunakan (APBD) sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Agar apa? Supaya ekonomi kita bergerak. Ekonomi kita yang sebagian besar digerakkan oleh keuangan pemerintah,” lanjut Gubernur Gorontalo dua periode itu.
Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo Maret 2018 turun 17,14 persen menjadi 16,81 persen. Turun 0,33 persen dibandingkan kemiskinan pada September 2017 lalu.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPPEDA) Budiyanto Sidiki menilai turunnya angka kemiskinan itu dipengaruhi oleh dua faktor, pertama konsistensi pemerintah menjaga inflasi. Kedua, adanya sinkornisasi program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota utamanya dalam hal intervensi program rakyat miskin berdasarkan Basis Data Terapdu (BDT) Kemensos RI.
“Inflasi ditekan salah satunya dengan pasar murah. Artinya harga harga kebutuhan pokok di pasaran tetap stabil. Efek psikologisnya pedagang tidak bisa menaikkan harga karena pemerintah terus mengintervensi dengan pasar murah,” jelasnya.
Pelaksanaan pasar murah juga punya andil dalam hal menampung hasil pangan petani. Kadis Diskumperindag M. Nadjamuddin menjamin produk bahan pokok yang dijual berasal dari petani Gorontalo. Sisanya seperti minyak goreng dan gula disuplai dari swasta.
“Kita selalu bekerjasama dengan Dinas Pertanian mana petani yang komoditinya bisa mensuplai ke kita. Beras ini contohnya, memang dia packingan (dibungkus per 5 kg) tapi ini beras asli Gorontalo. Rempah-rempah kita malah kehabisan stok, perlu didatangkan dari Sulteng,” jelas Nadjamuddin.
Pasar murah dengan harga serba 5 Ribu mulai diminati warga. Tak kurang dari 1.000 orang hadir disetiap titik setiap kali digelar. Gubernur Rusli sempat marah besar karena menilai panitia tidak siap.
Warga yang berdesak-desakan kala itu hanya dilayani dengan menggunakan mobil truk. Akibatnya terjadi penumpukan pembeli. Hal itu sudah diantisipasi dengan menyediakan lapak di setiap lokasi acara.
Belakangan “jurus merakyat” ala Gubernur Gorontalo ini mulai disorot. Sebagian menilai program ini ada kaitannya dengan Pemilu 2019. Terlebih status Rusli Habibie sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Gorontalo.
Mantan Bupati Gorontalo Utara itu tetap bergeming pada pendiriannya. Ia menilai tudingan itu salah alamat, sebab faktanya program ini bukan timbul saat pemilu. Terlebih jika melihat antusiasme warga dan dampak yang mereka rasakan hingga saat ini.
Pewarta: Isam
