Kota Gorontalo, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengingatkan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), jika mereka punya tanggung jawab berat dalam menginformasikan kegiatan pemerintah.
“Dipundak bapak ibu sekalian ini luar biasa harapan pemerintah, khususnya pak gubernur, wakil gubernur, supaya ini bisa betul betul kita laksanakan” jelas Darda dalam rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kamis ( 13/12/2018) di ruang Dulohupa.
Menurut Darda apapun yang dikerjakan SKPD, jika informasinya disalahgunakan maka tetap akan dinilai tidak baik. Sebaliknya juga begitu, jika kita bisa mengendalikan informasi dan dokumentasinya, apapun berita miring, bisa menjadi baik.
“ RKA SKPD itu tidak ada artinya apa-apa ketika itu tidak disampaikan kepada masyarakat. Tidak ada artinya apa-apa, kalau tidak disampaikan terkait inilah manfaatnya,” papar sekda.
Ia juga mengingatkan agar PPID mampu untuk membedakan mana informasi yang bisa disebarkan dan mana informasi yang tidak bisa disebarluaskan, karena hal tersebut juga termaktub dalam Undang Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Darda berharap berharap PPID dievaluasi, dibedah, bahkan kalau perlu esensi di dalam aturan itu dibuka dan disarikan.
“Apapun yang kita (pemerintah) kerjakan, sebaik apapun, kalau berita tidak baiknya yang keluar, tidak artinya pemerintahnya ini,” pungkas Darda.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo Rifli Katili mengatakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) belum melihat PPID sebagai bagian penting dari OPD itu sendiri. Rifli berharap PPID yang ada di SKPD kembali dievaluasi.
Rakorev diikuti oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi SKPD lingkup Pemprov Gorontalo.
Pewarta : Asriani
