Jakarta, Kominfotik – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, menjadi salah satu pembicara pada Dialog Kebijakan Nasional bertajuk “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” yang berlangsung di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (13/7/2026). Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan untuk membahas strategi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Kegiatan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan paparan utama dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Dialog turut menghadirkan Plh. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Tim Stapleton, serta dimoderatori oleh news anchor Risca Andalina.
Dalam paparannya, Idah menegaskan bahwa penanganan dampak kenaikan muka air laut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, daerah tidak dapat bekerja sendiri mengingat besarnya kebutuhan anggaran dan pembangunan infrastruktur untuk melindungi kawasan pesisir.
“Harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Persoalan ini menyangkut anggaran dan tentu pemerintah daerah tidak akan sanggup melakukannya sendiri. Karena itu kami berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan program perlindungan kawasan pesisir,” ujar Idah.
Idah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Gorontalo memilih pendekatan berbasis lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Berbagai upaya dilakukan melalui pelestarian hutan mangrove, edukasi masyarakat pesisir, serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan sejumlah mitra, termasuk Program SKALA dan Burung Indonesia.
Selain itu, Pemprov Gorontalo juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui integrasi sektor pertanian dan perikanan dengan Program Kampung Nelayan Merah Putih. Upaya tersebut diperkuat dengan percepatan hilirisasi sektor agro-maritim agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah sekaligus tetap berkelanjutan.
“Di sektor lingkungan, pemerintah provinsi terus melakukan restorasi kawasan hijau, penghijauan di daerah hulu, serta penanaman pohon di sepanjang Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR). Langkah tersebut menjadi bagian dari mitigasi untuk mengurangi risiko longsor dan menjaga keseimbangan lingkungan,” tambahnya.
Wagub juga mengungkapkan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan dalam pengendalian banjir di Gorontalo. Karena itu, pemerintah daerah secara rutin menggelar aksi bersih-bersih lingkungan setiap hari Jumat sebagai bentuk implementasi gerakan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Menutup paparannya, Idah berharap dialog kebijakan nasional tersebut semakin memperkuat kolaborasi dalam menghadapi perubahan iklim. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk berkunjung ke Gorontalo yang memiliki kawasan pesisir dan destinasi wisata unggulan, termasuk wisata Hiu Paus, sebagai contoh bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi daerah.
Pewarta: Echin
