Kota Gorontalo, Kominfotik – Tiga organisasi perempuan di Provinsi Gorontalo menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi untuk tahun anggaran 2026. Penyerahan hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan organisasi penerima, yakni Persatuan Istri Anggota Dewan (PIAD), Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW), dan Dharma Wanita Persatuan (DWP).
Masing-masing organisasi memperoleh alokasi dana sebesar Rp250 juta yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan perempuan sepanjang tahun 2026. Penandatanganan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Sabtu (04/04/2026), dan disaksikan langsung oleh Wagub Idah Syahidah Rusli Habibie.
Dalam sambutannya Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie menegaskan bahwa, dana hibah yang disalurkan bukan sekadar bantuan rutin, melainkan investasi sosial jangka panjang yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel, serta memastikan penggunaannya tepat sasaran, terukur, dan selaras dengan indikator pembangunan daerah, khususnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
“Penandatanganan NPHD ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat peran strategis organisasi perempuan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, khususnya pada aspek peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga,” kata Idah.
Wakil Gubernur juga menyinggung kondisi efisiensi anggaran yang berdampak pada besaran hibah tahun ini. Meski demikian, ia mendorong seluruh organisasi perempuan untuk tetap optimistis dan produktif dalam menjalankan program-programnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat pengabdian kepada masyarakat. Ia meyakini bahwa berbagai program telah dan akan terus dijalankan secara konsisten, meskipun penyaluran hibah baru dilakukan pada bulan April.
“Saya minta program difokuskan pada isu-isu strategis seperti pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanggulangan HIV/AIDS, penanganan perceraian dan pernikahan dini, penguatan ketahanan keluarga, serta penurunan angka stunting,” tegas Idah.
Selain penandatanganan NPHD, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sesi penguatan kapasitas organisasi melalui paparan dari tiga narasumber profesional, guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan.
Pewarta : Agnes/Mona
Editor : Echin
