Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengapresiasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah menyetujui Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan tahun 2023. Penetapan dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-118 yang berlangsung Senin, (14/8/2023). “Saya atas nama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, khususnya kepada Badan Anggaran […]Selengkapnya
Kota Gorontalo, Kominfotik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023 Pemprov Gorontalo, Senin (14/8/2023). Penetapan dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-118 yang dihadiri oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya. Beberapa hal yang berubah pada postur anggaran pemprov di antaranya dari aspek pendapatan daerah. Semula Rp1,832 […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo menanggung premi asuransi bagi 496 nelayan tahun 2023. Tanggungan asuransi itu sedikit menurun jika dibandingkan tahun lalu sebanyak 597 jiwa. Penyerahan kartu asuransi kepada nelayan diserahkan simbolis oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya saat membuka Rapat Evaluasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) dan Asuransi Nelayan yang berlangsung di […]Selengkapnya
Kota Gorontalo, Kominfotik – Seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Gorontalo, diminta untuk lebih baik lagi saat menginput data pokok pendidikan (Dapodik). Menurutnya, melalui Dapodik yang benar, pemerintah bisa melihat kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Penekanan ini disampaikan Penjabat Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, saat membuka Rapat Koordinasi dalam rangka […]Selengkapnya
Kota Gorontalo, Kominfotik – Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mendorong nelayan di daerahnya untuk memanfaatkan program Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT). Program kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diharapkan bisa memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan. Penjagub Ismail menilai sertifikat tanah merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan […]Selengkapnya