KABUPATEN GORONTALO, Kominfo – Vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua di Provinsi Gorontalo dimulai. Vaksinasi dosis kedua diberikan kepada pimpinan Forkopimda, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang telah memperoleh suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama pada 15 Januari 2021. “Setelah 14 hari penyuntikan dosis pertama, hari ini vaksinasi dosis kedua kita mulai,” kata Kepala Dinas […]Selengkapnya
KAB GORONTALO, Kominfo – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo Darda Daraba meminta Dinas Pariwisata mengubah paradigma pariwisata di era pandemi covid-19. Menurutnya, pengelolaan pariwisata saat ini harus sejalan dengan kesehatan dan keselamatan warga. Di satu sisi, pariwisata membutuhkan kehadiran orang sebanyak-banyaknya, termasuk layanan hotel dan restoran. Di sisi lain, tempat-tempat tersebut menjadi titik berkumpul yang […]Selengkapnya
KABUPATEN GORONTALO, Kominfo – Sejak dicanangkan pada 15 Januari 2021, vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan (nakes) di Provinsi Gorontalo sudah mencapai 42,4 persen. “Dari tiga daerah yang menjadi sasaran vaksinasi, capaian tertinggi ada di Kabupaten Bone Bolango dengan 45 persen dari sasaran (nakes), Kabupaten Gorontalo 41 persen, dan Kota Gorontalo 40 persen,” ungkap […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Kominfo – Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Danial Ibrahim. Jika disetujui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat besok tagihan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bisa diproes dua bulan sekaligus yakni untuk Desember dan Januari. “Kalau besok sudah keluar persetujuan berarti kan tanggal 29, […]Selengkapnya
KOTA GORONTALO, Kominfo – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim memaparkan capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) tahun 2020 pada rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan tim Koordinasi Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Kamis (28/1/2021). MCP merupakan sistem yang dibangun oleh KPK dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan. MCP meliputi delapan […]Selengkapnya