KOTA GORONTALO, Humas – Menyikapi berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah beberapa hari terakhir, mendapat respon berbeda dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Menurutnya, setiap aksi unjuk rasa yang ada harus diberi saluran untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.
Ia bahkan berencana menjadikan Lapangan Taruna Remaja sebagai panggung unjuk rasa bagi mahasiswa. Mahasiswa diberi kebebasan menyampaikan pendapat asalkan dilakukan secara santun, tidak merusak dan tidak ditunggangi oleh kepentingan lain.
“Saya akan menyurat ke Pak Wali Kota untuk mengizinkan lapangan Taruna kita siapkan menjadi panggung mahasiswa. Ketika mahasiswa ingin menyalurkan aspirasi kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati maka saya akan datang,” terang Rusli saat memimpin Rapat Forkopimda yang Diperluas di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (27/9/2019).
Lebih lanjut Rusli menjelaskan, ia selalu bersikap terbuka terhadap semua kritikan termasuk terhadap aksi unjuk rasa. Bila perlu, ia minta mahasiswa mengirim surat terlebih dahulu sebagai pemberitahuan isu apa yang ingin diangkat dalam unjuk rasa. Ia akan menyiapkan pimpinan OPD yang menjadi obyek protes mahasiswa.
“Gubernur kami akan unjuk rasa tanggal sekian terkait persoalan ini. Sehingga OPD terkait akan saya siapkan. Contohnya Dinas PU, begitu mereka sampaikan aspirasi dan bukti-buktinya jelas tidak lama saya berhentikan kadisnya. Tapi kalau fitnah, ditunggangi, ada di belakangnya dan untuk kepentingan politik saya nggak mau,” tegasnya.
Besok rencananya Gubernur Rusli akan menggelar pertemuan dengan semua elemen perwakilan mahasiswa di Gorontalo. Ia berharap pertemuan itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyampaikan aspriasi dan tuntutannya.
“Apa maunya mereka? Saya mau tanda tangan. Revisi undang-undang? Saya akan tanda tangan dan itu harus kita salurkan ke DPR termasuk kepada tiga orang anggota DPR RI dan empat DPD RI Dapil Gorontalo. Itu harus kita kawal,” imbuhnya.
Rapat Forkopimda yang Diperluas itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim, Ketua DPRD Sementara Provinsi Gorontalo Paris A. Jusuf serta perwakilan unsur TNI dan Polri. Hadir pula perwakilan pemerintah dan DPRD kabupaten/kota, unsur perguruan tinggi dan OPD teknis lainnya.
Selain kebakaran lahan dan kekeringan, berbagai isu ikut dibahas yakni menyangkut masih maraknya peredaran miras, insiden panah wayer oleh kelompok pemuda hingga aksi unjuk rasa mahasiswa.
