JAKARTA, Humas – Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau Outline Business Case (OBC) Rumah Sakit Provinsi Gorontalo dr. Hasri Ainun Habibie segera akan diajukan ke calon investor untuk mendapatkan pembiayaan. Hal itu menyusui telah disetujuinya OBC oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam bedah akhir yang berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (28/6/2018).

Pada pembahasan yang dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Ketua DPRD Paris Jusuf dan unsur pimpinan DPRD serta tim dari pemprov dan konslutan itu menyepakati beberapa hal penting. Salah satunya menyangkut skema pembiayaan atau AP yang harus didanai Pemprov jika RS tersebut sudah beroperasi.

Konsultan menghitung butuh dana 828,8 Milyar Rupiah untuk membangun rumah sakit berstandar internasional dengan tipe B. Anggaran itu meliputi biaya konstruksi bangunan 490,4 Milyar Rupiah, anggaran alat kesehatan (Alkes) 184,8 Milyar Rupiah dan biaya lain-lain 65,1 Milyar Rupiah.

“Kita ada dua skenario jangka waktu pembayaran AP (Availability Payment / pembayaran secara berkala). Apabila jangka waktu 20 tahun dengan cicilan flat 20 tahun, maka pemprov akan membayar 99 Milyar pertahun. Kami juga mengusulkan pembayaran AP gradasi (meningkat) disesuaikan dengan pendapatan rumah sakit,” terang Nita Sarwani ketua tim Konsultan Bappenas.

Nita memprediksi, usai tahun pertama beroperasi pada 2021, pendapatan rumah sakit spesialis ginjal, mata, jantung dan kanker itu akan mencapai 50 Milyar Rupiah pertahun. Prediksi itu jauh lebih rendah dari rumah sakit lain yang sudah ada di Gorontalo.

“Kita juga melihat perbandingan seperti di RS Aloe Saboe (Kota Gorontalo) saat ini sudah bisa mendapatkan pendapatan sekitar 75 Milyar pertahun. Kita harapkan dengan fasilitas yang lebih lengkap, kualitas SDM makin bagus dengan standar tipe B maka hitungan kami bisa memperoleh 50 Milyar Rupiah. Jika begitu, maka cicilan AP-nya tinggal 65 Milyar Rupiah,” jelasnya.

Pada bedah akhir itu, tim pemprov dan DPRD menyepakati rencana pembiayaan rumah sakit selama 18 tahun. Pembiayaan dengan skema KPBU ini dinilai sangat memudahkan daerah yang tidak mampu secara finansial namun diwajibkan untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Rencananya, pada tanggal 18 Juli 2018 tim akan menggelar market sounding atau pertemuan dengan para investor untuk memaparkan rencana bisnis tersebut. Akan ada sekitar 100 investor baik domestik dan internasional yang hadir untuk mengikuti lelang pendanaan.

Pewarta: Isam