Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diminta mendorong peningkat partisipasi perempuan di desa. Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah saat memberi pembekalan pada tenaga pendamping P3MD bertempat di gedung Belle li Mbui, Kota Gorontalo, Rabu (28/2).

“Partisipasi perempuan Gorontalo dalam pembangunan di desa masih sangat rendah. Misalnya dalam hal perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) partisipasi kaum perempuan hanya sekitar 17 %. Akibatnya, anggaran desa yang responsif gender dan memberdayakan perempuan belum maksimal,” terang istri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu.

Idah mengaku prihatin melihat eksistensi perempuan desa yang hanya dipandang sebagai potensi reproduksi biologis. Padahal, perempuan juga memiliki potensi dalam hal reproduksi sosiologis dan politik untuk mengakses peran dan fungsi kepemimpinan desa.

“Pada tahap pelaksanaannya, perempuan hanya terlibat dalam kerja-kerja teknis seperti menyediakan makanan pada tiap pelaksanaan pembangunan fisik di desa. sedangkan pada tahap pengawasan peran perempuan belum pada level mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa,” imbuhnya.

Kehawatiran Idah cukup beralasan, sebab berdasarkan data evaluasi Dinas PMD Adminduk dan Capil Provinsi, dana desa di Gorontalo yang bertujauan menjawab kebutuhan kaum perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal rata-rata hanya 4,9%. Sebagian besar untuk belanja infrastruktur yang lebih dari 50 %.

Terkait dengan Tenaga Pendamping Profesional P3MD, untuk tahun 2018 pemerintah merekrut 336 orang. Mereka ditugaskan untuk mendampingi dan mengawasi anggaran dana desa Gorontalo yang mencapai 537 Milyar Rupiah. Anggaran itu tersebar di 657 desa, 57 kecamatan dan 5 kabupaten.

Pewarta: Burhan

Editor: Isam