Sekda: LKPD Wujud Komitmen dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekdaprov Prof. Winarni Monoarfa Menyerahkan LKPD Pemprov Gorontalo Kepada Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo

 

Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap anggaran yang telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Penyerahan LKPD ini adalah komitmen dan pertanggungjawaban, serta bentuk akuntabilitas yang sudah kita laksanakan untuk anggaran tahun 2016. Anggaran ini adalah anggaran masyarakat yang harus kita pertanggungjawabkan untuk menjamin bahwa anggaran tersebut benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS., pada penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2016 di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo, Jumat (31/3).

Lanjut kata Prof. Winarni, substansi penting dari penyerahan LKPD tidak hanya bertujuan untuk memperoleh opini WTP BPK RI, tetapi tujuan utama adalah menjamin bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah benar-benar untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat.

“Opini WTP bukanlah tujuan terakhir, tetapi merupakan hasil dari sebuah proses pengelolaan keuangan yang akuntabel, profesional, dan transparan, yang memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja,” ujarnya.

Terkait penyampaian LKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, Sekda menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tinggi kepada jajaran BPK RI Perwakilan Gorontalo yang telah bersinergi dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memfasilitasi dan menjembatani pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta efektif dan efisien.

“Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota sangat merasakan kemitraan yang terjalin bersama BPK RI dalam peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, serta fasilitasi yang diberikan BPK RI dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas. Kedepan, sinergitas ini akan terus kita bangun demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo,” pungkas Prof. Winarni Monoarfa. (Haris/Faisal – Tim Redaksi Humas)

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI