Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontal Prof Winarni Monoarfa berharap agar pemerintah pusat perlu memperhatikan lagi kondisi kawasan Timur Indonesia, khususnya dalam alokasi anggaran perlu ditambah lagi.
Winarni mengakui memang dari segi kepadatan jumlah penduduk, lebih banyak berada pada bagian barat Indonesia, dan ini mungkin yang jadi pertimbangan pemerintah, pada penganggaran yang masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).
“Namun Kawasan Timur Indonesia, khususnya daerah-daerah yang baru berkembang, butuh perhatian dan kucuran dana lebih dari pemerintah pusat, ” kata Prof Winarni Monoarfa, Selasa (28/2).
Ia berharap perencanaan yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan, akan segera berakhir, untuk itu dalam 2018 nanti bisa mengcover semua itu.
Jika melihat kawasan tingkat kemiskinan masih cukup banyak pada Kawasan Timur Indonesia, namun Sumber Daya Alam (SDA) juga paling besar berada di kawasan timur.
Terkait dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang dilaksanakan secara bersama dengan Bappenas adalah terobosan baik, mengingat perencanaan ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan evaluasinya berada pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sebab marwahnya pemerintahan di daerah itu ada pada Kemendagri, sehingga kementrian/lembaga tidak lepas begitu saja ke daerah,”ujarnya.
Pihaknya memang berharap, Kemendagri menjembatani semua kementrian/lembaga dengan pemerintah daerah, dan nantinya kemendagri yang akan memback-up daerah program yang telah disusun dan masuk dalam perencanaan pusat, yang dirumuskan dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas).
Sekda menuturkan bahwa sesuai penyampaian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, bahwa forum semacam ini sangat diperlukan untuk penyelarasan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Sinergi antara program pusat kementrian/lembaga dengan pemerintah daerah harus lebih efektif, sehingga apa yang direncanakan oleh kementrian daerah sudah tahu.
Rakortek tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari 17 provinsi yang berasal dari regional Sulawesi termasuk Gorontalo, pulau Kalimantan, Maluku dan Papua. (Anie – Tim Redaksi Humas)
