GORONTALO – Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan angka Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total di Provinsi Gorontalo turun menjadi 2,5. Sebelumnya pada periode survei SDKI tahun 2012-2107, TFR Gorontalo bertahan pada angka 2,6.
“Dengan hasil ini Gorontalo menempati peringkat kedua TFR terbaik di luar Jawa dan Bali. Selama 10 tahun berturut-turut TFR Gorontalo tertahan pada angka 2,6 dan baru sekarang turun menjadi 2,5,” ungkap Kepala Biro Umum BKKBN, Catur Sentana, pada rapat koordinasi daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar di ballroom hotel Maqna Kota Gorontalo, Jumat (23/3).
Indikator keberhasilan program KKBPK di Provinsi Gorontalo, lanjut Catur, juga terlihat dari bonus demografi yaitu jumlah penduduk yang berusia produktif lebih banyak dibanding usia yang tidak produktif. Menurutnya, Provinsi Gorontalo telah memasuki bonus demografi sejak tahun 2015 hingga saat ini.
“Dengan angkatan kerja yang produktif ini merupakan modal besar bagi pemerintah dalam membangun daerah ini,” ujarnya.
Capaian kinerja BKBBN Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim. Dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi daerah program KKBPK, Idris mengatakan, keberhasilan program KKBPK memiliki implikasi yang besar terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Idris mengemukakan, keberhasilan tersebut tak lepas dari sinkronisasi dan sinergitas yang dibangun oleh BKKBN Gorontalo dengan lintas sektor.
“Pelaksanaan progam KKBPK merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itu dibutuhkan keterpaduan lintas sektor yang profesional untuk penanganan program KKBPK yang efektif dan efisien,” kata Idris.
Lebih lanjut Idris mengutarakan, pelaksanaan rapat koordinasi daerah merupakan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program KKBPK pada tahun 2017, serta memantapkan sinergitas dan koordinasi untuk program tahun 2018.
“Program KKBPK harus dilakukan secara komprehensif dengan fokus pada pelayanan kepada masyarakat secara utuh,” tutur Wagub.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) untuk program kegiatan tahun 2018 antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) Kabupaten/Kota, serta penandatanganan MoU antara Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Pewarta/Editor : Haris
Foto : Haris
