Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan acara perpisahan untuk Winarni Monoarfa selaku mantan Sekretaris Daerah. Acara itu sebagai wujud apresiasi dan terimakasih pemerintah atas jasa dan dedikasi Winarni Monoarfa yang sudah 16 tahun berkarya di Gorontalo.
“Jadi pak gubernur minta kami bikin acara untuk ibu Win. Pertama acara pemerintahan, ada pisah sambut antara beliau selaku mantan Sekda dengan Penjabat Sekda. Ada juga eselon II yang sudah mau pensiun kita berikan penghargaan. Kedua, ibu Win kan punya gelar adat Gorontalo maka beliau juga akan kita upacarakan secara adat mopotulungo (acara adat mengantar/melepas pejabat),” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah Ridwan Yasin, Senin (19/3).
Dua acara tersebut, lanjut Ridwan, merupakan bentuk penghargaan pemerintah dan masyarakat Gorontalo terhadap dedikasi dan prestasi kerja Winarni selama ini. Pejabat tertinggi di Gorontalo yang sudah berkarir selama 16 tahun di daerah.
“Jadi sebetulnya keliru kalau ada yang beranggapan bahwa menyerahkan SK Presiden saat Jumat malam kemarin bentuk tidak adanya penghargaan kami kepada beliau. Menyerahkan surat itu seharusnya urusan kantor pos, tapi kami punya itikad baik menyampaikan langsung ke beliau,” jelas Ridwan.
Penyerahan surat Jumat malam kemarin dilakukan karena substansi surat yang harus segera disampaikan. Mengingat SK Presiden tersebut sudah diteken sejak tanggal 6 Februari lalu. Begitu pula dengan surat pengantar dari Kemendagri yang keluar tanggal 14 Maret 2018.
Gubernur: Jabatan itu Meninggalkan atau Ditinggalkan
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menanggapi dingin pemberhentian Winarni Monoarfa dari jabatan sebagai Sekretaris Daerah. Menurut Rusli, jabatan bagi setiap orang hanyalah titipan. Ia tidak perlu dirisaukan atau ditangisi. Pilihannya hanya dua, meninggalkan jabatan atau ditinggalkan jabatan.
“Jabatan itu ada dua: tolalo ato molola (bahasa Gorontalo: ditinggal atau meninggalkan, red). Termasuk jabatan saya sebagai gubernur. Saya waktu kemarin diberhentikan jadi gubernur di periode pertama (untuk ikut Pilgub) saya biasa. Saya sadar jabatan ini kita tinggalkan atau meninggalkan kita. hari ini di SK-kan besok siap siap diberhentikan, biasa. Apalagi bagi kalian di organisasi pemerintahan,” tegas Gubernur saat memberi arahan pada Apel Korpi di lingkungan pemerintah provinsi bertempat di rumah jabatan, Senin (19/3).
Seperti pemberhentian pejabat negara lain, pemberhentian Sekda bagi Rusli Habibie adalah sebuah keniscayaan. Hal itu dibutuhkan untuk memastikan ada penyegaran dan regerenasi di tubuh birokrasi yang ia pimpin. Selain sudah menjabat lebih dari enam tahun, Winarni dipandang telah banyak berkarya selama 16 tahun karirnya di Gorontalo.
“Kalau Rusli Habibie terus jadi gubernur, kapan kalian bisa jadi gubernur? Kapan Sukri Botutihe (salah satu kepala dinasnya) jadi gubernur? Jadi jabatan ada batasan. PP No. 11 Tahun 2017 mengatur Sekda itu dievaluasi setiap lima tahun,” jelas mantan Bupati Gorontalo Utara itu.
Gubernur memberi pengertian pada aparaturnya bahwa sistim birokrasi yang ingin ia bangun adalah birokrasi yang mengembangkan kemampuan dan regenerasi aparatur. Ia tidak ingin ada stagnasi dalam pembinaan pegawai.
Ia mencontohkan, sejak awal provinsi berdiri tahun 2000 lalu banyak pejabat daerah yang dipinjam dari pusat dan daerah lain. Tapi sekarang, kondisinya sudah berbalik karena SDM Gorontalo dianggap sudah maju dan dapat diandalkan.
“Tapi setelah SDM kita mumpuni, SDM kita siap maka mereka semua (para pejabat yang dipinjam dari daerah lain) dikembalikan. Itu yang berproses di Provinsi Gorontalo. Ini banyak yang muda muda sudah saya promosikan jadi eselon II,” tandasnya.
Gubernur Gorontalo dua periode itu menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Winarni Monoarfa yang dinilai banyak berjasa dan berprestasi terhadap daerah. Rusli bahkan menyampaikan komitmennya untuk mempromosikan Guru Besar Universitas Hasanuddin itu ke Kementrian dan Lembaga agar bisa diangkat menjadi pejabat eselon I.
Pewarta/editor: Isam-Humas
