GORONTALO – Menjelang tutup anggaran Tahun 2017, seluruh SKPD dipacu untuk segera menyelesaikan target realisasi pekerjaan. Dalam rapat pimpinan
penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2017 di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur, Selasa, (19/12), Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa menjelaskan,

Realisasi fisik dan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo cukup memuaskan dengan mencapai target yang diharapkan. Dari hasil evaluasi terlihat bahwa realisasi fisik untuk periode November sampai 19 Desember mencapai 90,75 persen dari target sebesar 88,27 persen. Namun, realisasi keuangan yang di capai hanya 80,89 persen dari target 83,58 persen

“Kalau dilihat dari capaian ini sesuai dengan target yang kita rencanakan, sudah sesuai dengan komitmen tetapi terlihat bahwa target realisasi fisik dan keuangan memiliki GAP (red-selisih) 10 persen,” jelas sekda.
Melihat selisih yang cukup besar antara realisasi fisik dan keuangan, sekda mengingatkan OPD harus berupaya dan berkomitmen untuk menseriusi, melihat penyerapan anggaran merupakan tanggung jawab kepala OPD dalam hal ini adalah sebagai pengguna anggaran.

Dalam rapim ini, ada tujuh SKPD yang belum mencapai target fisik yakni, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian, Badan Penghubung, Biro Umum, dan Dinas Perumahan. Sementara yang belum mencapai target keuangan yakni BPBD, Dinas PMD dan Dukcapil, Dinas Kominfo, Badan Kepegawaian, Dinas Pariwisata, Biro Humas, Badan Penghubung, Dinas PUPR, Biro Umum, dan Dinas Perumahan.

Winarni menekankan anggaran yang ada pada tahun 2017 ini jumlahnya cukup besar sehingga di butuhkan komitmen dari seluruh kepala OPD untuk mempercepat penyerapan anggaran, agar tidak terulang kembali seperti tahun tahun sebelumnya dimana seringkali di temui SKPD yang kegiatannya masih menumpuk pada akhir tahun anggaran.

“Diharapkan kepada seluruh pimpinan OPD agar segera memacu pekerjaan yang saat ini belum selesai dan segera membuat langkah langkah strategi dan berikan perhatian yang besar bagaimana anggaran ini bisa terealisasi,” tegasnya.

Lebih lanjut Winarni mengatakan kepada SKPD yang mempunyai alokasi anggaran yang cukup besar yang dapat mempengaruhi percepatan penyerapan anggaran seperti dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Dikbudpora, Dinas Pertanian dan SKPD teknis lainnya agar kegiatan fisik maupun kegiatan lainnya yang progress fisiknya sudah selesai namun belum dilakukan proses pembayaran keuangan untuk segera di tindaklanjuti untuk dibayarkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada agar proses penyerapan anggaran lebih optimal.

“Tentunya kita menginginkan akselerasi penyerapan anggaran harus dapat memberikan efek yang siginifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi perluasan lapangan kerja dan terutama pengentasan kemiskinan sesuai arahan pak gubernur khususnya untuk kita fokus terhadap realisasi belanja untuk kegiatan yang pro rakyat,” tutupnya.

Pewarta/foto : Nova
Editor : Asriani