GORONTALO – Komisi V DPR RI bersama mitra kerja dari kementerian dan lembaga, menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan unsur Forkopimda guna membahas pembangunan infrastruktur Provinsi Gorontalo di ballroom hotel Maqna Kota Gorontalo, Selasa (12/12).
Ketua Tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto menjelaskan, tujuan kunjungan kerja tersebut untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, BMKG, serta Basarnas, yang merupakan bidang tugas dan kewenangan Komisi V DPR RI.
“Kami ingin mengetahui dan memperoleh masukan terkait permasalahan pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo, khususnya yang dibiayai oleh APBN. Nantinya hasil pertemuan ini akan kami bahas pada rapat komisi dan rapat kerja dengan kementerian dan lembaga untuk menentukan tindak lanjutnya,” jelas Anton.
Selanjutnya pada kesempatan itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim memaparkan capaian kinerja pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo. Idris mengutarakan, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo, telah dilakukan pembangunan jalan dengan kondisi mantap sepanjang 227,519 kilometer atau 41,15 persen, akses air minum layak 71,59 persen, sanitasi layak 59,85 persen, pembangunan rumah layak huni sebesar 472 unit, serta pembangunan GORR segmen tiga sepanjang 13,7 kilometer.
Ditambahkannya, beberapa program pembangungan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo, diantaranya penambahan panjang dermaga dan peningkatan status pelabuhan Anggrek, pembangunan atau penambahan panjang landasan pacu bandara Djalaludin, sera penyelesaian pembangunan GORR. Selain itu Provinsi Gorontalo juga menjadi lokasi pelaksanaan proyek strategis nasional berupa pembangunan jalan penghubung Gorontalo-Manado mulai dari pelabuhan Gorontalo hingga ke Taludaa, serta pembangunan bendungan Bulango Ulu.
“Untuk GORR kita targetkan tahun 2018 sudah bisa difungsikan. Namun demikian kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI untuk pembebasan lahan sebesar Rp300 miliar,” ujar Idris.
Lebih lanjut Idris berharap, Komisi V DPR RI dan kementerian terkait untuk dapat memprioritaskan pembangunan akses ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito yang akan memotong jalur GORR. Menurutnya pembangunan akses ke TPA ini sangat penting, mengingat TPA Talumelito merupakan lokasi pembuangan sampah untuk tiga daerah, yaitu Kota Gorontalo, Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo.
“Mau dibuatkan fly over ataupun under pass itu tidak masalah, yang penting bagi kami secara teknis jalur ke TPA itu segera dibangun,” tandasnya.
Pewarta/Editor : Haris
Foto : Haris
